Wujudkan Bonus, Demografi Melalui BKKBN

EKO/Bengkulu Ekspress Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI, Dwi Listyawardani, Sekdaprov Nopian Andusti dan Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu serta pejabat lainnya foto bersama usai membuka Rakorda KKBPK BKKBN Bengkulu di Grage Hotel, Kamis (14/3).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Deputi Bidang Keluraga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dr Ir Dwi Listyawardani MSc hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan (KKBPK) BKKBN Provinsi Bengkulu di Grage Hotel, kemarin (14/3). Dalam kesempatan itu, Dwi mendorong agar bonus demografi bisa diwujudkan melalui program BKKBN.

“Jika program Keluarga Berencana tetap menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, maka periode bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan,” terang Dwi dalam sambutannya.

Menurutnya, peluang bonus demografi itu bisa terjadi karena adanya penurunan angka kelahiran total. Sebab, bonus demografi ini ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50 per 100 penduduk usia produktif.  “Diproyeksikan bonus demografi ini akan membuka jendela peluang pada tahun 2020 sampai 2030 mendatang,” tambahnya.  Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, lanjutnya, sejak tahun 2008 telah disalurkan Dana Transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik Sub Bidang KB yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Selanjutnya, sejak tahun 2016, seluruh OPD KB Kabupaten dan Kota (kecuali Kabupaten dan Kota di Provinsi DKI Jakarta) menerima Dana Bantuan Operasional KB (BOKB) yang setiap tahunnya mengalami peningatan yang sangat signifikan.  Secara khusus, pada tahun 2019 juga terdapat DAK Penugasan guna membantu penurunan stunting di kabupaten dan kota yang masuk dalam daftar wilayah stunting. Untuk tahun 2019, total DAK Fisik Sub Bidang KB bagi kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu adalah Rp 11,4 miliar.  DAK Penugasan sebesar Rp 120 juta dan BOKB sebesar Rp 35,6 miliar.

“Kami berharap, dana transfer tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bersama anggaran yang telah disiapkan melalui APBD masing-masing kabupaten dan kota guna mendukung pelaksanaan program KKBPK di lapangan,” ujar Dwi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Busmar Edisyaf SP MM mengatakan, pada tahun 2017 lalu telah dilaksanakan survei demografi dan kesehatan Indonesia. Hasilnya cukup menggambarkan capaian program kesehatan dan keluarga berencana di Provinsi Bengkulu lebih baik dibanding dengan capaian nasional. Seperti total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total Bengkulu 2,3 di bawah TFR nasional di angka 2,4.

Kemudian, kesertaan masyarakat dalam menggunakan program KB di Bengkulu metode kontrasepsi moderen sampai 64,30 persen, lalu keinginan ber-KB namun tidak terpenuhi dengan alasan kurangnya akses pelayanan dan keterjangkauan petugas terkait penggunaan alat/obat kontrasepsi sebesar 6,8 persen. Terakhir, ASFR 15-19 tahun sebesar 49 per seribu wanita usia subur usia 15 – 49 tahun. “Ini menjadi salah satu dasar, arah dan kebijakan pembangunan KKBPK di Bengkulu,” beber Busmar.



Lanjut Busmar, yang menjadi perhatian BKKBN saat ini mengatasi angka usia kawin pertama 15 – 19 tahun yang masih tinggi. Sehingga anak dilahirkan hidup pada kelompok umur 15-19 tahun juga menjadi tinggi, yaitu 49 anak per 1000.  “Kondisi ini sangat dominan di desa tertinggal, perbatasan dan kepulauan,” tuturnya.  Menurutnya, persoalan usia kawin anak masih tinggi serta jumlah anak yang dilahirkan pada kelompok tersebut tinggi didukung kondisi ekonomi yang rendah.

Akibatnya, kematian bayi dan kematian ibu juga tinggi. Dampak lainnya bayi dilahirkan dengan status gizi buruk dan bayi stunting menyebabkan perkembangan otak tidak maksimal dan fisik terganggu ditandai dengan fisik yang pendek. “Program KKBPK bersama-sama dengan lintas sektor seperti Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPPA dan pengendalian penduduk dan kb, melalui berbagai program terutama di daerah sasaran khusus dan di desa kampung KB,” ujar Busmar.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti SE MT mengatakan, skema kebijakan pembangunan manusia perlu mempertahankan struktur umur penduduk dengan memperpanjang masa bonus demogarafi sampai tahun 2045. Jumlah keluarga dan angkatan kerja akan terus bertambah dengan kualitas kemampuan yang sangat memadai dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Perubahan struktur penduduk telah mendorong perbaikan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur pendukung, produktifitas penduduk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi,” tutur Nopian. Keluarga berencana, lanjut Nopian, hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, namun juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang memadai. “Tentu muaranya agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera,” tandasnya. (151)