Waspadai Trik Politik Kotor

(Miftahul Hayat/jawapos.com)
Ketua KPU Arief Budiman memastikan kabar soal tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos itu hoax.

Tujuh Kontainer Surat  Suara Dicoblos Hoax

JAKARTA, Bengkulu Ekspress– Memasuki awal tahun 2019, isu menjelang pemilihan presiden (Pilpres) mulai memanas. Hal tersebut dibuktikan munculnya isu terhangat soal adanya kabar hoaks terkait tujuh kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos pada angka 01 dimana pasangan tersebut adalah Jokowi dan Maruf Amin.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung bergerak melakukan pengecekan ke Tanjung Priok. Itu terkait adanya isu surat suara Pilpres 2019 sebanyak tujuh kontainer yang telah tercoblos. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya tujuh kontainer surat suara pilpres 2019 yang kabarnya sudah dicoblos itu. Karena dirinya mendapatkan rekaman suara yang beredar lewat pesan WhatsApp (WA) soal jutaan isu surat suara yang sudah tercoblos.

“Terkait dengan ada tujuh kontainer ?dari Tiongkok yang dikabarkan dalamnya berisi masing-masing 10 juta surat suara, dan katanya satu sudah dibuka dan ketahuan sudah ada coblosannya untuk nomor 01. Dan disampaikan katanya sudah disita oleh KPU. Kemudian temuan pertamanya katanya juga dilakukan oleh salah satu marinir dari TNI AL seperti info yang bededar itu tidak benar” ujar Arief Budiman di Kantor Bea Cukai, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (3/1) dini hari.

“Hari ini (Kemarin) kami memastikan berdasarkan berita yang beredar ke Bea Cukai tidak ada berita tentang 7 kontainer tersebut itu tidak benar alias hoax” tambahnya.

Arief juga menegaskan, pihaknya tidak menyita satu pun kontainer tersebut?. Sebab semua kabar yang beredar adalah hoaks. Sehingga ini adalah tuduhan serius bagi KPU. “Tidak ada juga kabar yang mengatakan ada TNI AL yang menemukan itu. Dan tidak benar bahwa dikatakan telah menyita satu kontainer itu. Jadi semua itu bohong,” katanya.

Lebih lanjut, Arief mengaku, pihaknya sudah mendapatkan informasi tersebut bersama dengan para Komisioner KPU pada sore tadi. Namun dia memastikan info yang berseliweran tersebut adalah tidak benar. “Yang jelas magrib tadi (tadi malam) ya mulai gencar, sebetulnya sebelum magrib info itu sudah beredar tapi kami dapat orang per orang,” pungkasnya.

Adapun tentang penemuan surat suara ini mengemuka setelah Wakil Sekretaris Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan hal tersebut di akun Twitter pada hari ini pukul 20.05 WIB.  Merespon hal tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) , Mahfud MD mengatakan dalam situasi seperti saat ini ada baiknya kedua pasangan calon untuk tetap berkepala dingin menanggapi kabar hoaks tersebut.

Lanjut, Mahfud menilai informasi tidak benar atau hoaks terkait tujuh kontainer yang berisi surat suara yang telah dicoblos salah satu pasangan, merupakan metode trik politik kotor baru yang memanfaatkan momentum jelang pemilu agar ada pihak yang diuntungkan.

” Agak aneh rasanya mendengar ada tujuh kontainer yang berisi surat suara yang telah di coblos. Dimana KPU hingga saat ini belum mencetak surat suara. Seharusnya hal seperti ini harus di waspadai,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya yang diterima Fajar Indonesia Network (Grup Bengkulu Ekspress) di Jakarta, Kamis (3/1).

Dirinya berharap aparat hukum terkait dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini agar tidak memperkeruh suasana kontestasi 2019 yang akan digelar pemilihannya sebentar lagi. “Polri harus segera bertindak melakukan penyelidikan siapa dalangnya karena ini sangat berbahaya berpotensi memperkeruh Pemilu nanti,” pungkasnya.

Halalkan Segala Cara Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung pasangan calon nomor urut 01 turut bereaksi keras akan hoaks tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto menilai bahwa Pernyataan Andi Areif soal cuitanya di Twitter yang meresahkan perpolitikan sangatlah provokatif, mencerminkan kekerdilan jiwa, mentalprejudice, dan sangat berbahaya.

Hasto menilai, apa yang disampaikan oleh Andi adalah bentuk skenario yang sama sekali tidak beradab dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik. “Kami berharap agar apa yang dilakukan oleh Andi Arief yang mencoreng keadaban politik di awal tahun, agar tidak terjadi lagi,” tegas Hasto di DPP PDIP, Jakarta.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) ini pun menambahkan pihaknya tidak mau berlama-lama mengikuti isu tersebut, Ia mengajak kepada seluruh peserta politik untuk wajib menjaga suasana yang kondusif jelang Pemilu “Mari kita menjaga disiplin seluruh anggota dan kader serta masyarakat agar tidak menciptakan kegaduhan yang merusak energi persatuan bangsa,” imbuh Hasto.

PDIP Harus Berterimakasih Menjawab reaksi keras pernyataan Hasto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan bahwa Sekjen PDIP perlu belajar menanam dan memelihara rasa terimakasih. Menurutnya Andi Arief justru membantu Kubu Petahana, yang jadi sasaran kecurigaan, dengan meminta KPU mengecek kebenaran berita yang katanya sudah beredar kemana-mana.

Padahal, lanjut Rachland seharusnya Kubu Petahana, bukan Andi Arief, yang lebih dulu mengambil langkah benar tersebut, yakni meminta KPU segera melakukan pengecekan. Bukan mendiamkan dan lalu menarik keuntungan politik dengan justru mengecam orang lain yang melakukan tugas sebagai active citizen.

“Langkah cepat tanggap Andi Arief ini membantu masyarakat luas untuk stop desas desus dan hoaks. Bayangkan bila di tengah sikap diam kubu petahana, tak ada orang yang berani menggedor perhatian KPU dengan mengambil resiko disalahpahami. Desas desus akan makin menjalar meluas dan memprovokasi kecurigaan warga. Bisa bisa KPU jadi sasaran kemarahan warga. Kita semua tak menghendaki hal itu,” ujarnya.

Rachland melanjutkan adanya desas desus tentang kontainer berisi surat suara yang sudah dicoblos menjadi wake up call bagi kubu petahana. Sebab sebelumnya, KPU diserang oleh opini publik dalam isyu Kotak Suara dari kardus atau karton.

“Presiden Jokowi dan Tim Pemenangan harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki citranya. Ketidakpercayaan warga adalah dasar yang mengakibatkan semua kontraversi yang merugikan kita semua ini. Suka atau tidak, mata dan telunjuk publik sebenarnya tertuju pada mereka karena di atas kertas adalah pihak yang berkuasa yang paling berpotensi mengakali pemilu,” tutupnya.

Polri Pasti Usut Kabareskrim Polri, Komjen Arief Sulistyanto memastikan bahwa, dengan diterimanya laporan itu, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas perkara hoaks tersebut. “Kami akan lakukan proses penyidikan, hingga kami menemukan penyebar pertama kali hingga yang terakhir kali,” kata Arief di Bareskrim Polri.

Arief menjelaskan, dalam melakukan proses penyelidikan, jajarannya akan mencari seluruh alat bukti dan mendengarkan beberapa saksi. Pasalnya, hal tersebut untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Meski begitu, Arief tidak berbicara mengenai batas waktu penyelidikan kasus ini. Dia meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan mempercayakan pengusutan laporan ini kepada Polri. “Saya tidak memberi waktu target. Karena butuh pembuktian. Semua dalam proses penyidikan,” papar Arief.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, sebagai perwakilan di lembaga penyelenggara Pemilu, pihaknya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Pemilu 2019 bisa berjalan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).

“Tadi malam kami dapat banyak informasi tentang dugaan adanya tujuh kontainer surat suara sudah dicoblos dan kami sudah buktikan bahwa berita itu tidak benar. Maka hari ini kami akan melaporkan ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti,” kata Arief saat menyambangi Gedung Bareskrim Polri.

Arief berharap, dengan adanya pelaporan resmi ini, aparat kepolisian bisa segera melakukan penyelidikan dan pengungkapan siapa aktor intelektual yang menjadi otak dibalik penyebaran isu hoaks tersebut. “Mudah-mudahan bisa ditindak secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat Pemilu bisa berlangsung Luber dan Jurdil,” ujar Arief.

Menurut Arief, hoaks kontainer surat suara ini tidak masuk ke dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pasalnya, hal tersebut adalah murni tindak pidana umum. “Kalau pasal yang diterapkan itu nanti terserah apara penegak hukum. Kan saya tidak tahu dia ditindak UU mana. Tetapi kami ingin penyebar hoaks ini bisa ditangkap,” ucap Arief.

Dalam laporannya kali ini, KPU dan Bawaslu membawa sejumlah barang bukti yang disinyalir kuat akan bisa menjadi pintu masuk Polri untuk melakukan penyelidikan. “Ya semua yang pernah kami terima tentang hal ini tentang isu tak benar ini, ada gambar, suara, tulisan,” tutup Arief.(fin/JPG)