Warga Kota Didorong Melek Pajak

RUDI - Hj Maghdaliansi SH MH menyampaikan pandangannya tentang pajak selaku anggota DPRD Kota Bengkulu.

BENGKULU, BE – Pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong agar warganya bisa mengetahui kewajiban-kewajiban dalam membayar pajak. Salah satunya adalah dengan menggelar “Sosialisasi Pajak Daerah Tingkat Kecamatan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015” di Hotel Raffles City, Kamis (9/4).
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, M Sofyan SE, mengungkapkan, ada 300 wajib pajak di setiap kecamatan yang mereka undang dalam kegiatan sosialiasi ini. Sosialisi ini dilakukan agar warga kota mengetahui segala-sesuatu mengenai pajak.
“Misalnya ada wacana penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dalam sosialiasi ini nanti akan kami jelaskan bagaimana hal yang sebenarnya. Karena bagaimana pun wacana itu sempat menganggu penerimaan pajak daerah dari PBB dan BPHTB. Namun perlahan pulih karena kami sering menggelar sosialisasi sadar pajak daerah untuk berbagai kalangan,” kata Sofyan usai pembukaan sosialisasi.
Tahun ini, lanjutnya, Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 108 miliar. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yang ditargetkan sekitar Rp 86 miliar.
“Beberapa objek mengalami peningkatan. Misalnya dari sektor pasar itu ada PAD pituang berjalan. Kemudian dari sektor parkir itu juga kita naikkan. Termasuk dari PBB sendiri dimana tahun lalu sebesar Rp 5 miliar dan tahun ini kita tingkatkan menjadi Rp 7 miliar,” ungkapnya.
Sementara Asisten III Setda Kota, Ir H Fachriza Razie yang bertindak mewakili Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE menyampaikan, kegiatan sosialisasi kepada para wajib pajak akan dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar para wajib pajak sadar akan kewajibannya.
“Kita tidak memiliki pertambangan apapun, atau pun perkebunan yang luas sebagai sumber pemasukan yang strategis. Selama ini kita hanya mengandalkan sektor jasa semata. Tentunya bila sektor ini tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal, sedikit sekali anggaran yang bisa kita gunakan untuk pembangunan,” ujar Fachriza.
Ia berharap, setiap instansi terkait dapat menjalankan koordinasi dengan baik sehingga upaya untuk mengoptimalisasi PAD tersebut dapat berhasil dengan gemilang. Ia pun berharap agar pembenahan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan kenyamanan para wajib pajak di optimalkan.
“Kesadaran warga untuk membayar pajak harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan terhadap mereka. Ini butuh kerjasama banyak pihak, terutama instansi-instansi terkait,” pungkasnya. (009/adv)