Walikota Dukung BBM Naik

BENGKULU, BE – Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE menyatakan akan mendukung program pemerintahan Jokowi-JK yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan tersebut sudah diputuskan melalui kajian yang teliti.
“Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, sudah melalui kajian yang mendalam dan kita akan mendukung penuh,” katanya, kepada BE, kemarin.
Pemerintah Kota sendiri melalui Dinas Perindustrian dan Perdagang (Disperindag) Kota Bengkulu terus melakukan monitoring terhadap penyaluran BBM di Kota Bengkulu. Pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah adanya pembelian BBM dalam skala besar yang akan mengurangi jatah kuota untuk warga Kota Bengkulu secara signifikan.
“Bagaimana pun kita sudah melakukan pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan itu sudah terpilih melalui mekanisme dan prosedur yang sah dan bahkan mereka sudah dilantik. Sampai 5 tahun ini mereka (Jokowi-JK) akan kita dukung,” sampainya.
Adanya kepala daerah yang menolak kenaikkan BBM bukan fenomena langka. Beberapa kepala daerah bahkan pernah terlibat dalam demonstrasi massa yang menolak kenaikkan BBM pada awal tahun 2012 yang lalu. Meski demikian, Helmi menyatakan bahwa Pemerintah Kota tetap akan mendukung kebijakan kenaikkan BBM.
“Kalau memang kita punya pandangan-pandangan yang berbeda dengan pemerintahan yang ada sekarang, maka kita bisa melakukan evaluasi terhadap mereka 5 tahun mendatang,” ungkapnya.
Ia pun menyadari bahwa kenaikkan BBM ini akan menimbulkan guncangan di masyarakat. Namun ia meyakini bahwa Pemerintah Kota sepenuhnya siap untuk memastikan bahwa program kompensasi berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai kepada masyarakat.
“Kami optimis KIS, KKS dan KIP bisa berjalan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung,” imbuhnya.
Kepastian mengenai kenaikkan harga BBM telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Ia menyatakan, kenaikkan tersebut kemungkinan akan dilakukan pada bulan November 2014 ini. Pantauan BE, sejauh ini belum ada aksi penolakan terhadap rencana tersebut yang terjadi di Kota Bengkulu. (009)