Utang RSUD M Yunus Ditanggung APBD ?

Asnawi: Diaudit Dulu

BENGKULU, BE – Untuk melunasi utang-utang RSUD M Yunus, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan membayar dengan APBD. Tetapi, harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK atau BPKP. “Kalau yang lama-lama akan kita lunasi, dengan menganggarkan di APBD. Tetapi, setelah diaudit,” kata Sekprov Drs H Asnawi A Lamat MSi, kemarin.

Tetapi, ia mengatakan utang-utang yang baru akan segera dilunasi dengan pendapatan rumah sakit. Sehingga, tidak mengganggu ketersediaan obat-obatan di rumah sakit. “Kalau yang baru-baru akan segera dilunasi,” katanya.

RSUD M Yunus saat ini sedang terlilit utang sejak tahun 2010 hingga saat ini sebesar Rp 17,750 miliar. Rincian utang tersebut antara lain tahun 2012 utang sebesar Rp 2,2 miliar, utang obat/BMHP Januari-September 2012 Rp 10,5 miliar, dan sisa utang obat/BMHP 2011 Rp 4,7 miliar. “Totalnya Rp 17 miliar lebih utang yang harus dilunasi. Sedangkan utang tahun 2010 Rp 18,1 miliar telah dibayar pada tahun 2011 lalu,” kata Asnawi.

Utang-utang tahun 2012 ditanggung oleh rekanan seperti PT Anugerah Argon Medica Rp 1 mliar lebih, CV Bhati Sejahtera Mandiri Rp 1,1 miliar, PT Tiata Akesindo Rp 1,3 miliar, PT Rajawali Rp 1,2 miliar, Enseval Rp 637 juta.

Selain itu kimia farma Rp 288 juta, Anugerah Nusantara Raya Rp 775 juta, DosniRoha Rp 271 juta. Kemudian, kinalia pratama 1 miliar,Tri Mitra Kencana 309 juta, Samudra Pharma Rp 1 miliar, Keraton Bayent Sakti 233 juta, PT Kebayoran Pharma Rp 195 juta, PT Annur Rp 209 juta, dan Menjangan Rp 676 juta. “Selain utang obat/BMHP 2012 sebesar Rp 10,5 miliar, masih ada utang untuk keperluan lain sekitar Rp 4,7 miliar,” katanya.

RSUD M Yunus masih menanggung utang tahun 2011 sebesar Rp 4,7 miliar lebih antara lain kepada BSM Rp 1,3 miliar, Merapi Rp 253 juta, Purna Karya Rp 654 juta, Dosni Karya Rp 654 juta, keraton Rp 222 juta, Samudra Farma Rp 281 juta, Tiara Alkesindo Rp 224 juta, Hotama Rp 715 juta, Kinalia Rp 84 juta dan Mendjangan Rp 135 juta. “Sedangkan utang-utang tahun 2010 Rp 18,1 miliar telah dibayar pada tahun 2011 lalu,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Parial SH mendesak agar segera dilaksanakannya audit khusus terhadap RSUD M Yunus, Sehingga utang-utang tersebut jelas. Apalagi, banyak utang yang sudah lama. “Kok terjadi penumpukan utang itu menjadi tanda tanya. Harus diaudit dulu, bila mau di dibayar melalui APBD,” katanya. (100)