Upacara Peringatan OTDA ASN Dituntut Kreatif

IST/Bengkulu EkspressAsisten III Setdaprov Bengkulu, Gotri Suyanto memberikan arahan dalam upacara peringatan OTDA ke-23 di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (25/4).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-23, kemarin. Upacara dengan tema meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang lebih baik melalui penyelengaraan Otonomi Daerah yang kreatif dan inovatif itu.

Menurut Asisten III Setdaprov Bengkulu, Gotri Suyanto sebagai inspektur upacara, peningkatan kualitas SDM harus berimbang dengan kreatifitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga kreatifitas yang dilakukan itu mampu memenuhi pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai wujud pengabdian ASN. Untuk itu, kreatifitas memang menjadi tuntutan paling penting,” terang Gotri dalam sambutannya dalam upacara peringatan OTDA ke-23 di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (25/4).

Dijelaskannya, pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN tidak hanya bisa dirasakan oleh masyarakat perkotaan saja, tapi harus sampai ke masyarakat tingkat desa. Begitupun dengan pemerintahannya, juga harus tetap mengedepankan kebutuhaan publik. “Tentu Pemda juga harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat agar tercipta pelayanan yang optimal,” paparnya.

Menurut Gotri, peringatan Otda 2019 merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan daerah provinsi dan kabupaten kota.



“Ini sebagai pengingat kepada semua pihak yang bekerja di pemerintahan supaya semua hal yang menjadi tujuan bernegara terlaksana secara maksimal di setiap daerah. Sebab, muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat,” tambahnya.

Terkait masalah perizinan jika suatu daerah sudah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka seharusnya sudah dikurangi untuk interaksi tatap muka.Pemerintah daerah telah dituntut melakukan pergeseran ke format elektronik seperti e-government, e-budgetting, dan yang memiliki fungsi optimal dalam pelayanan ke masyarakat. “Sekarang sudah banyak daerah yang paham tentang pentingnya membuat inovasi dalam layanan publik, semoga kedepan lebih banyak lagi daerah yang mampu menciptakan inovasi dalam hal layanan publik,” punkas Gotri. (151)