UP Pajak Sengaja Tak Dibayar

ROHIDIN MERSYAH
==FOTO ROHIDIN==

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA akhirnya bersuara terkait dengan polemik upah pungut (UP) pajak yang ditagih oleh ratusan Tim Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bengkulu.

Menurut Rohidin, tidak dibayarkannya UP tersebut lantaran pegawai pemprov telah menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP). Sehingga UP sebesar Rp 11 miliar untuk 310 anggota tim teknis itu tidak perlu diberikan lagi.



“TPP itu untuk pegawai. Tapi dikasih pilihan mau TPP atau UP. Ngak bisa kalau diambil dua-duanya,” terang Rohidin kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (27/5).

Menurut Rohidin, masalah ini seharusnya telah lama selesai. Sebab, semua pegawai adil, tidak ada yang diberikan UP setelah TPP dicairkan. Sehingga tidak perlu lagi memaksa agar UP dibayarkan.  “Kita ini senang berpolemik yang bukan subtansi,” ujarnya.

Jika dipersoalkan kepala daerah atau Gubernur non-aktif Ridwan Mukti mendapatkan UP, lanjut Rohidin, menurutnya itu sudah sewajarnya. Sebab, Ridwan Mukti menerima UP itu sebelum kasus yang menjeratnya, yakni dari Januari sampai Juni 2016. Sementara tahun 2017 ini, Rohidin mengaku belum sama sekali menerimanya.

“Kenapa RM mendapat masalah, tapi masih dapat. Itu dari Januari sampai Juni 2016 saja. Nah, tahun 2017 belum dibayarkan kepada saya,” tambah Rohidin.

Menurut Rohidin, kepala daerah yang menerima UP itu memang sudah sesuai aturan. Sebab, kepala daerah tidak mendapatkan TPP. Karena TPP itu hanya untuk pegawai. Untuk itu, jika kepala daerah mendapatkan UP, maka tidak ada aturan yang melarangnya.  “Kepala daerah itu sudah ada presentase dari UU untuk mendapatkan hasil dari PAD,” bebernya.

Lanjut Rohidin, Provinsi Bengkulu berbeda dengan provinsi lain. Jika ada provinsi yang membayarkan TPP dan UP kepada pegawainya, artinya APBD-nya mampu membayarkannya. Sementara Bengkulu, jika harus dipaksakan membayarkan semuanya, maka APBD Bengkulu tidak akan cukup. “Kenapa ada provinsi lain bayar dua-duanya, mungkin APBD-nya masih mampu. Bengkulu belum bisa seperti itu,” tandas Rohidin. (151)