UN “Online” Tidak Adil

JAKARTA, BE – Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan Ujian Nasional (UN), secara online, sepertinya tidak akan berjalan mulus. Dengan alasan ketidakseimbangan kualitas sarana dan prasarana, UN online dinilai tidak adil.

Hal itu disampikan Anggota Komisi X DPR RI, Anton Suroto. Ia menganggap pemerintah tidak adil jika menerapkan UN jenis baru ini serentak secara nasional. Kondisi sarana dan prasarana sekolah di sejumlah sekolah di Indonesia masih kurang mendukung. Apalagi yang berlokasi di daerah perbatasan dan terluar.

“Saya sudah pernah bilang, kalau ini tidak adil bagi pelajar di daerah. Apalagi yang daerah terluar dan perbatasan,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (21/3).

Alasan utamanya menurut Anton adalah, persoalan fasilitas penunjang UN online yang dipastikan tidak merata di tiap daerah. Kemendikbud diminta tidak menyamakan fasilitas sekolah yang berada di kota-kota besar yang mungkin lengkap, dengan sekolah yang berada di pedalaman.

“Contohnya jelas. Jangan bandingkan fasilitas sekolah negeri di pedalaman Papua dengan sekolah unggulan di Jakarta. Jelas sangat berbeda,” tegasnya.

Anton menyebut, bila ujian online dipaksakan jadi standar pendidikan nasional, pemerintah terlebih dahulu harus menyiapkan seluruh fasilitas sekolah. Terlebih bagi pelajar yang menuntut ilmu di sekolah-sekolah di pedalaman.

“Simple saja. Pemerintah harus menyiapkan fasilitas yang sama di seluruh sekolah. Perangkat komputer sekaligus koneksi internet yang memadai,” pintanya.

Untuk saat ini, Ia mengatakan akan lebih tepat jika standard pendidikan ditentukan secara lokal. Alasannya adalah para pengajar dan institusi pendidikan daerah lebih paham standard pendidikan para pelajar di daerahnya masing-masing.

“Jangan dibikin standard nasional. Serahkan ke daerah karena mereka lebih paham standard anak didiknya,” tegasnya.

Pengamat: Hanya Ajang Coba-coba
Kebijakan Mendikbud Anies Baswedan menggelar Ujian Nasional (UN) dengan sistem computer based test (CBT). Nampaknya, mesti diperlukan persiapan matang meskipun pada pelaksanaanya ada beberapa sekolah yang masih menggunakan sistem paper based test (PBT) atau tertulis.

Menurut Pengamat politik dan pendidikan, Arbi Sanit, pelaksanaan UN jangan dijadikan ajang coba-coba yang pada akhirnya akan membuang budget (anggaran) seperti halnya kurikum 2013. “Untuk UN kita harus berfikir realistis, siswa dan sekolah yang memiliki komputer hanya sebagian kecil. Memang penggunaan IT, gadget itu sudah menyebar luas. Tapi kita juga harus memikirkan nasib para siswa dan sekolah terpencil,” katanya, Sabtu (21/3).

Arbi juga berpendapat, saat ini pemerintah baru sedang mencari nama. Artinya, kata dia, Pemerintah mengharapkan pujaan dunia luar (negara tetangga) tanpa memikirkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) itu sendiri.

“Pikirkan dan pikirkan SDA, SDM kita. Kalau hanya coba-coba, kemudian dipaksakan tanpa persiapan matang maka sama dengan gagalnya kurikulum 2013 yang sudah menghaburkan anggaran triliunan, apalagi kita tahu penggunaan elektronik banyak human errornya,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Medriyal Alamsyah dengan tegas tidak setuju dengan langkah tersebut. Medrial mengaku pelaksanaan UN yang fungsinya hanya untuk mengukur kelulusan lebih baik ditiadakan.

“Tidak setuju Ujian Nasional tetap ada. Hilangkan UN, kita semua tahu di dalam UU ada amanat 8 standar sistem pendidikan, namun selama ini yang kita ukur dan ketahui hanya satu diantaranya yakni standar penilaian (UN). Maka dari itu lebih baik kita laksanakan dan ukur assessment 8 standar secara keseluruhan dengan bijak, dan baik,” terangnya.

Medriyal juga mengaku sistem CBT hanya akan mempersulit para siswa. Yaitu persiapan menyangkut kemampuan yang didalamnya ada substansi yang akan dikerjakan. Dan persiapan pikiran tambahan ketika pengoperasian alat. (wsm)