Tutup Aplikasi Grab

RIO-SOPIR AKNGKOR TEMUI DEWAN PROV (2)
RIO/Bengkulu Ekspress
MENGADU: Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi dan Elfi Hamidy menemui perwakilan sopir angkot Bengkulu yang mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu menuntut keberadaan angkutan online Grab ditutup, karena belum memiliki izin usaha jasa transportasi, Senin (13/8).

Pemprov Surati Manajemen Grab

BENGKULU, Bengkulu Ekspress -Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Komuninasi, Informatika dan Statisitik (Kominfotik) menyurati manajemen atau pimpinan Grab untuk menutup atau menonaktifkan (offline) aplikasi. Hal ini menindaklanjuti protes sopir angkot Bengkulu beberapa hari ini.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, Edy Prawisnu SH mengatakan, untuk menonaktifkan aplikasi Grab itu bukan menjadi kewenangan Kominfo provinsi. “Kewenangan ada di pusat, kita tidak bisa apa-apa,” terang Edy.

Edy menuturkan, untuk menghentikan aktifitas aplikasi Grab itu menjadi kewenangan dari Kementeriaan Kominfo. Untuk itu, pihaknya akan membuat surat secara langsung kepada Kemenkominfo RI. “Surat sudah kami layangkan,” tutup Edy.

Sementara itu, sopir angkutan kota (angkot) terus mendesak agar angkutan online ini ditutup permanen. Kali ini, mendatangi DPRD Provinsi dan Dinas Komunikasi dan Informastika (Kominfotik) Provinsi.



“Kami minta tutup secara permanen Grab atau sejenisnya itu. Karena kami sangat dirugikan,” ujar Ketua Persatuan Angkot 5 Warna, Endang Hartoni kepada Bengkulu Ekspress, usai hearing di DPRD Provinsi Bengkulu, kemarin (13/8)

Menurut Endang, para sopir angkot telah cukup bersabar. Sebab sebelumnya pihak Grab di hadapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah berjanji akan mengurus semua izin. Namun demikian, sampai saat ini proses pembuatan izin hingga bergabung ke koperasi belum juga dilakukan.

“November tahun lalu, kita sudah rapat bersama. Janjinya 3 bulan selesai urus izin. Tapi nyatanya hingga sekarang izin itu belum ada dan Grab semakin menjamur,” bebernya.

Atas hal itu, Endang mengatakan, pilihan menutup secara permanen aplikasi Grab di Bengkulu menjadi solusi terbaik. Walapun pihak Grab saat ini telah bersedia akan memproses izin kepada pemerintah. “Mau buat izin atau tidak, kami minta ditutup permanen. Itu harga mati. Karena kami sudah kecewa,” tegas Endang.

ILUSTRASI GRAB
Foto : IST

Terkait sweeping yang dilakukan oleh pihak sopir angkot kepada sopir Grab, pihaknya telah berusaha mencegah. Namun demikian, para sopir angkot terus terpancing, lantaran pihak Grab masih saja berkeliaraan mencari penumpang. “Kalau masih ada terus, ya saya tidak bisa jamin bisa aman. Yang jelas kita sudah cegah tidak lakukan sweeping,” paparnya.

Soal mogok tidak angkut penumpang, Endang menegaskan tetap akan dilakukan, sampai ada kejelasan pemerintah untuk menutup secara permanen aplikasi Grab. “Mogok ini tetap kita lakukan, kita kompak-kompak saja. Makan ngak makan kita kompak, dari pada kami harus capek saja,” ungkap Endang.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP mengatakan, dewan akan mempertanyakan secara langsung kepada pemprov melalui OPD yang berkaitan konflik Grab. Dewan juga sepakat untuk menghentikan sementara aplikasi Grab, hingga semua izin dapat dipenuhi oleh pihak Grab. “Surat akan kami siapkan dan panggil langsung OPD yang berkaitan. Mengapa masalah ini berlarut-larut tidak ada penyelesaiannya,” terang Jonaidi.

Jonaidi meminta pemerintah tidak main-main dalam masalah ini. Sebab, dampak dari efek angkutan ini meluas, hingga menganggu urusan ekonomi masyarakat. Untuk itu, permasalahan Grab harus bisa diselesaikan secepatnya. “Kita minta ini serius ditangani. Jangan sampai masalah ini terus berlanjut,” paparnya.(151)