Tuntaskan Konflik Agraria

RATU SAMBAN, BE – Setelah melakukan aksi unjuk rasa di simpang lima pada Senin 24/9 lalu, masyarakat yang tergabung dalam Forum Tani Bersatu, tampaknya masih tak puas.  Kemarin, para petani yang didampingi oleh Walhi, dan aktivis mahasiswa ini, mendatangi Kanwil BPN Bengkulu untuk kembali menyampaikan aspirasi.

Massa yang datang pada pukul 09.30 tersebut, akan melakukan aksi, namun harus terhalang karena mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Walau demikian, 12 perwakilan masa diterima masuk untuk melakuan audiensi dengan perwakilan Kanwil BPN.  Massa terus menanyakan keberadaan Kakanwil BPNBengkulu, Binsar Simbolon SH MH, yang kemarin sedang dinas luar.

Akhirnya massa diterima oleh Kabid Pemberdayaan Tanah, Hayadi, Kabid pengukuran tanah, Dedi Abdul Latif, dan Kabid Pengkajian, Alfi Ritamsi. Dialog yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut sama sekali tidak membawakan hasil, karena massa menilai pihak BPN tidak mengambil keputusan.

“Terus terang kami kecewa, karena pihak BPN banyak mengelak serta lari dari kenyataan.  Apalagi patok yang ada di PT SIL  bertuliskan BPN, tentu ini kami tanda tanya besar, dan menanyakan posisi BPN dalam masalah ini,” ungkap Korlap Aksi, Osian Pakpahan.

Mereka menuntut agar BPN menandatangani langkah yang harus diambil.  Karena jika tidak konflik akan semakin membesar. Karena masalah lahan ini, dinilai sangat krusial sehingga pihak BPN dinilai paling bertanggung jawab.

“Kami bekerja berdasarkan peraturan, dalam hal ini, kita tidak berpihak kepada pihak manapun.   Posisi kami adalah netral.  Terhadap masalah PT SIL tersebut, kita kembali akan melakukan pengukuran ulang dimana batas lahan warga, dan kita siap melakukan tanda tangan diatas materai. Jika memang apa yang kita kerjakan sesuai aturan, karena kami netral,” ungkap Kabid Pengkajian Kanwil BPN, Alfi Ritamsi.

Atas buntunya masalah tersebut, petani masih tetap banyak berharap kepada BPN.  Untuk itu kapanpun warga akan kembali mendatangi instansi tersebut, untuk mennayakan perkembangan pengukuran tanah PT SIL, agar konflik agraria  tidak kembali terjadi. (160)