Tradisi Sogok Menyogok CPNS Jangan Dilanjutkan

BENGKULU,BE – Pilwakot putaran dua segera dilaksanakan untuk memilih pemimpin di Kota Bengkulu. Dari 11  pasangan calon yang bertempur pada putaran pertama, hanya 2 pasang yang tersisa. Masyarakat hanya berharap siapapun yang terpilih agar tidak berprilaku  korup.

Seperti diungkapkan Yamin Ginting, Direktur LSM Merah Putih. Ia menilai pemimpin yang korup sangat menyakiti hari nurani masyarakat.  Apalagi, pemimpin yang suka menyuburkan praktik sogok menyogok CPNS.  “Tradisi sogok menyogok CPNS jangan dilanjutkan.  Sama halnya telah menyakiti  hati masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan sangat mengapresiasi calon walikota yang memiliki program perekrutan  CPNS bersih. Karena, bila terpilih nanti masyarakat bisa meminta pertanggungjawaban, bila nantinya tidak dilaksanakan program itu.  Seperti program perekrutan CPNS melibatkan  Perguruan Tingggi (PT) lokal, yang menjadi visi dan misi utama calon Walikota H  Helmi Hasan SE, perlu mendapatkan dukungan. Karena bertujuan untuk menghilangkan ketidak fair-an.

  “Bagaimanapun semangat untuk  melaksanakan tes CPNS bersih harus ada pada sosok pemimpin ke depan. Agar  sogok menyogok tidak berjalan terus. Bila pemimpin sudah melakukan praktik sogok menyogok, melakukan jual beli CPNS kepada masyarakat. Itu tandanya  tidak cinta pada masyarakatnya dan bisa dikatakan pemimpin yang rakus,”  tegasnya.

Ia mengatakan, sangat miris selama ini tarif untuk bisa lulus CPNS mencapai Rp 100 juta  hingga Rp  200 juta. Sehingga, kompetisi yang dilakukan sangat tidak fair.  Karena, untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, tidak perlu lagi pintar, asalkan mampu membayar sebesar tarif yang sudah ditentukan. “Perilaku ini, bukan lagi rahasia umum. Tapi, sungguh sangat memprihatinkan, sehingga harus ada keinginan bersama untuk menghadang perilaku korup,” katanya.

Yamin, mengatakan bila prilaku sogok menyogok CPNS tersebut tetap dilanjutkan, artinya masyarakat miskin yang memiliki segudang prestasi, tidak akan bisa menjadi pegawai negeri sipil. Sebab, untuk menjadi pegawai negeri sipil, harus memiliki uang yang banyak. “Ini berpotensi buruk pada pemerintahan kedepan, dan merusak sendi-sendi pemerintahan,” katanya.

Di pikiran masyarakat, penerimaan CPNS itu identik dengan praktik curang tersebut. Pemikiran semacam ini memang wajar ada di otak masyarakat.

Soalnya, memang selama ini walaupun sebagian besar sulit dibuktikan, praktik sogok menyogok dalam penerimaan CPNS sering terjadi. Modus sogok menyogok itu cukup beragam, mulai dari yang kasar hingga yang halus, mulai dari yang tersembunyi hingga yang terbuka lebar. Mulai dari yang besar hingga yang kecil, mulai dari yang canggih sampai yang amatiran.
Lantas, bisakah penerimaan CPNS ini dilakukan dengan fair, dan bebas dari KKN? Yamin mengatakan tentu hal tersebut bisa dilakukan.

“Karena semua itu buatan manusia. Kalau buatan manusia, pasti bisa. Hanya saja, syarat utamanya tentu harus ada komitmen, tekad, mental, dan niat untuk memperbaiki negeri ini, terutama dari mereka yang punya wewenang (pemimpin) dalam penerimaan CPNS itu. Sebab, mereka yang berwenang itulah yang punya ”kekuasaan” untuk menentukan kelulusan seseorang. Sedangkan peserta tes CPNS berada dalam posisi tawar yang lemah atau penurut saja,” ujarnya.(100/bis)