Tower di Atas Ruko Ancam Keselamatan, Alat Elektronik Sudah Banyak Rusak

 

ERICK/Bengkulu Ekspress ANCAM KESELAMATAN: Tower yang dibangun di atas ruko ini mengancam keselamatan warga RT 17 Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu.
ERICK/Bengkulu Ekspress ANCAM KESELAMATAN: Tower yang dibangun di atas ruko ini mengancam keselamatan warga RT 17 Kelurahan Penurunan, Kota Bengkulu.

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Warga RT 17 RW 02 Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu meminta tower komunikasi milik PT Tower Bersama yang dibangun di atas ruko 3 lantai di kawasan tersebut untuk segera dibongkar. Hal ini dikarenakan keberadaan tower itu mengancam jiwa dan merusak perabot rumah tangga.

Diketahui, tower itu bangun tahun 2014 lalu, dan awal pembangunannya sudah mendapat penolakan dari warga sekitar, namun penbangunannya tetap dilanjutkan. Setelah selesai, masyarakat mulai merasakan adanya gangguan, terutama pada alat elektronik warga. Bahkan sudah ada 13 televisi dan 9 kulkas warga yang tersambar petir.

Padahal selama ini tidak pernah ada yang mengalami kejadian tersebut. Selain itu, keberadaan tower juga mengancam jiwa masyarakat setempat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi tidak jauh dari tower terdapat sebuah Sekolah Dasar (SD).

Ketua RT 17 Kelurahan Kelurahan Penurunan, Akhyar mengatakan, selama ini warga tidak menghiraukan atau mempersoalkan adanya tower di kawasan mereka, karena warga juga butuh berkomunikasi, akan tetapi warga mempersoalkan tempat pembuatan tower yang berada di atas ruko.

“Padahal di Penurunan ini masih banyak tanah yang kosong,” jelasnya, kemarin (18/10).

Ia menjelaskan, konstruksi ruko yang tempat tower tersebut sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga bisa saja roboh sewaktu-waktu.

“Untuk itu kami hanya meminta tower tersebut dibongkar dan dibangun ditempat yang lain dianggap aman,” sampainya.

Jika hal ini tidak juga digubris, maka para warga akan melakukan demo dan warga akan melakukan pembongkaran sendiri.

“Itu pernah warga akan lakukan, karena mereka khawatir dengan keselamatan mereka terancam,” ucapnya
Sementara itu, Santoso yang merupakan Pengawas Lapangan PT Tower Bersama untuk wilayah Bengkulu mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke perusahaan.

“Kita tampung apa yang diinginkan masyarakat, tetapi keputusannya hanya di manajemen,” ucapnya

Ditambahkannya, jika warga benar-benar ingin cepat tower dibongkar, maka Santoso mengarahkan masyarakat untuk menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.

“Jika mereka menang di PTUN, maka akan kami bongkar, tetapi kami terlebih dahulu akan menunggu hasil dari putusan manajemen hari Senin mendatang,” tuturnya.

Terkait persoalan ini, Pemerintah Kota Bengkulu mengundang kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Bengkulu yang dijadikan tempat melakukan mediasi. Namun setelah dilakukan mediasi, belum ada juga kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Medy Pebriansyah SSTP MSi mengatakan bahwa kemarin siang (18/10), pihaknya telah menengahi mediasi antara warga RT 17 Kelurahan Penurunan dengan pihak perusahaan pemilik tower, dimana dalam mediasi yang dilakukan warga meminta agar tower untuk dipindahkan karena alasan warga membahayakan.

“Untuk itulah kita melakukan mediasi,” sampainya.

Dalam persoalan ini, pihak Pemerintah Kota Bengkulu meminta kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan melalui jalur dialog atau msuyawarah. Dimana pihak perusahaan dapat memperhatikan aspirasi para warga yang kahwatir dengan bangunan tower tersebut.

“Memang pihak perusahaan mengatakan dalam pertemuan, bahwa mereka telah memiliki alternatif tempat jika memang harus dipindahkan,” ujarnya.

Namun kekukuhan pihak perusahaan belum memindahkan tower yang mereka bangun, dikarenakan pihak perusahaan menginginkan jika memang tower tersebut benar harus dipindah, maka dengan alasan yang legal seperti habis kontrak atau yang lainnya.

“Tetapi dalam kasus ini mereka akan memindahkannya, jika ada putusan PTUN,” sampainya.

Namun adanya permintaan dari pihak perusahaan untuk ditempuh jalur hukum ke PTUN, Pemkot meminta kepada pihak perusahaan agar bisa diselesaikan dengan jalur dialog. Hal ini dikarenakan, jika jalur hukum bisa dipastikan akan menunggu waktu cukup lama.

“Namun jika dengan dialog, pihak Pemkot akan bersedia untuk menyediakan tempat untuk melakukan dialog antara kedua belah pihak,” pungkas Kadis.(614)