Tim Sukses Dirwan – Gusnan Tak Percaya

Dirwan Mahmud. Foto; istimewa.
Dirwan Mahmud. Foto; istimewa.

KOTA MANNA, Bengkulu Ekspress – Ketua tim pemenangan pasangan Dirwan-Gusnan (DG) pada Pilkada Bengkulu Selatan 2015 lalu, Susman Hadi SP MM mengaku kaget dengan peristiwa Bupati Bengkulu Selatan kena OTT KPK. Pasalnya pada Pilkada lalu, DG didukung oleh Partai Golkar, PKS dan PPP mengharapkan Bengkulu Selatan semakin maju dibawah kepemimpinan DG.

“ Selaku pendukung dan tim sukses, tentu kami merasa sedih dengan kejadian ini, dan nyaris tak percaya” ujarnya didampingi oleh ketua DPD PKS Bengkulu Selatan , H Hatta Endrita SE dan Pungsionaris DPC PPP Bengkulu Selatan , Drs Gunadi Yunir MM.

Sebagai tim sukses, Susman merasa dirinya kurang beruntung. Pasalnya, pada Pilkada Bengkulu Selatan , Partai Golkar mendukung pasangan Reskan – Rohidin. Bahkan dirinya juga menjadi ketua tim sukses, pasangan ini menang. Namun diakhir jabatan, Reskan masuk penjara lantaran menjadi terpidana kasus menjebak Bupati Bengkulu Selatan , Dirwan Mahmud dengan ditemukannya narkoba di ruang kerjanya. Lalu pada Pilkada 2015 lalu, dirinya kembali menjadi ketua tim sukses untuk memenangkan DG. Lagi-lagi, Dirwan juga kena OTT KPK. Saat ini juga sudah ditetapkan tersangka. “ Mau bagaimana lagi, dua-duanya dukungan kami berakhir dalam penjara,” ungkapnya dengan nada lesu.

Hanya saja, meskipun saat ini Dirwan sudah ditahan dan ditetapkan tersangka, dirinya belum mau membicarakan untuk nama yang akan menduduki jabatan Wakil Bupati, jika nantinya Gusnan resmi dilantik menjadi Bupati definitif. Sebab, hingga saat ini, pihaknya masih menerapkan asas praduga tidak bersalah, hingga nanti ada keputusan hakim yang sudah inkra.

“Kami belum mau bicara terlalu jauh, saat ini masih bersedih, kita masih menganut asas praduga tidak bersalah, jika memang sudah ada kepastian hukum, baru kami bersama partai pengusung lainnya menentukan sikap,” terang Susman.

Uang OTT Untuk Lobi Proyek

Dari keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), uang yang disita senilai Rp 98 Juta tersebut untuk fee proyek senilai Rp 750 juta. Paket proyek tersebut ada 5 paket yang semuanya proyek penunjukan langsung (PL) pada dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang (PUPR).

Kepala Dinas PUPR Bengkulu Selatan , Silustero mengatakan, ke-5 paket proyek yang disebutkan KPK yakni proyek normalisasi atau pengerasan jalan Telaga Dalam – Cinto Mandi Kecamatan Pino Raya, Peningkatan Jalan menuju Tanggo Raso ( arah jembatan dua) kecamatan Pino Raya, Proyek jalan rabat beton desa Pasar Pino ( Padang Lakaran) kecamatan Pino Raya, jalan rabat beton desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya dan Rehab Jembatan gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino raya.

“ Memang ke – 5 paket proyek PL tersebut akan dikerjakan tahun ini,” katanya.

Hanya saja, sambung Silustero, hingga saat ini belum ada satupun paket proyek yang dikerjakan, baik itu proyek melalui lelang maupun PL. Bahkan khusus proyek PL belum ada satupun yang selesai proses pengadaannya, apa lagi sudah ada kontraktor pelaksananya.

“ Semua paket proyek di dinas kami belum berjalan, bahkan khusus yang PL belum ada rekanan yang ditunjuk,” ujarnya.

Wakil ketua 1 DPRD Bengkulu Selatan , Susman Hadi SP MM membenarkan jika ke-5 paket proyek yang disebutkan KPK berada dalam kecamatan Pino Raya. Dirinya mengaku ke-5 paket proyek ini merupakan usulnya dan juga usul Bupati Bengkulu Selatan . Hanya saja dari 5 paket tersebut, ada 1 paket proyek yang gagal dilaksanakan tahun ini, yakni proyek rabat beton di Desa Napal Melintang. Pasalnya kepala desa setempat tidak setuju dibangun rabat beton, mereka minta di hotmix. Sehingga hanya 4 paket saja yang akan dilaksanak tahun ini.

“ Ke-5 paket itu di Kecamatan Pino Raya, namun satu gagal dilaksanakan yakni di Desa Napal Melintang,” ujarnya.

Dengan kejadian tersebut, Susman menduga, jika Ju menyerahkan uang sebagai uang lobi. Pasalnya proyek tersebut belum berjalan dan sedang proses. Sehingga dengan menyerahkan uang tersebut, Ju diduga mengharapkan Bupati Bengkulu Selatan  dapat mempercayakan kepadanya untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.

“ Kalau proyek belum dikerjakan, artinya uang itu untuk melobi agar nanti Pak Bupati menunjuk Ju sebagai kontraktor pelaksananya,” imbuh Susman menduga. (369)