Tiga Tahun 40 KM Jalan Hotmix

Jalan Hotmix (1)
Foto DPU/Bengkulu Ekspress
Pengerjaan jalan hotmix yang dilaksanakan pihak rekanan dan mendapatkan pengawasan maksimal dari jajaran Dinas Pekerjaan Umum

KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress – Selama tiga tahun terakhir pemerintah sudah membangun jalan hotmix kurang lebih sepanjang 40 kilo meter. Pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kepahiang tersebut berada didelapan kecamatan bertujuan untuk meningkatkan akses jalan antar desa atan kecamatan agar aktivitas perekonomian rakyat tumbuh dan berkembang secara baik.

Kepala Dinas Ir Ismail Hakim MH melalui Kepala Bidang Bina Marga Beni Ardiansyah ST mengatakan dalam setahun pemerintah membangun jalan hotmix sepanjang hampir belasan kilometer. Jika ditotal dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah menghotmix jalan mencapai empat puluhan kilo meter.



“Untuk 2016,2017 dan 2018 ini jalon hotmix setiap tahunya dibangun antara 13 kilo hingga 15 kelometer,” ujar Beni.

Menurutnya, itu baru untuk peningkatan jalan hotmix saja karena dilembaga juga ada pembangunan jalan rabat beton untuk jalan-jalan lingkungan masyarakat. “Usulan permintaan pembangunan jalan yang masuk kepemerintah itu setelah ditelitih maka kita tetap jadi dibangun, semuanya bertahap setiap tahunnya ada selalu jalan hotmix baru,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk tahun 2018 pembangunan jalan hotmix mencapai 15 kelometer berada ditiga Kecamatan yaitu Muara Kemumu, Bermani Ilir dan Kabawetan. Dengan anggaran pertahunnya mencapai puluh miliar, diplotong khusus membangun jalan hotmix.

Setiap tahunnya, ada pembangunan jalan hotmix dengan angara bisa meningkat ataupun menurun tergantung dengan alokasi APBD yang diploting untuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU). PU sendiri mengharapkan adanya peningkatan pembangunan baik panjang jalan maupun anggaran.

“Memang yang dikerjakan ini belum merata keseluruhan kebutuhan, karena terbatasnya anggaran tentunya pembangunan dilaksanakan bertahap,” tuturnya.

Bahkan Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM sendiri berencana melaksanakan pinjaman daerah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan besaran antara Rp 75 miliar hingga Rp 100 miliar guna mengebut laju pembangunan insprastruktur dan gedung-gedung pemeritah. (320)