Tiga PR Besar Helmy-Dedy

RIO/Bengkulu Ekspress
PELANTIKAN: Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melantik Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023 Helmi Hasan dan Dedy Wahyudi di Gedung Serba Guna (GSG) Pemprov Bengkulu, Senin (24/9).

Walikota dan wawali  Diminta Bersinergi

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah MMA teelah melantik Helmi Hasan SE dan Dedy Wahyudi SE MM menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu periode 2018-2023.

Segudang pekerjaan rumah (PR) wajib diselesaikan oleh walikota dan wakil walikota baru. Plt Gubernur Bengkulu memberikan tiga pekerjaan rumah “PR” besar yang wajib diselesaikan duet Helmi-Dedy. “Tiga hal pokok ini perlu diselesaikan,” ujar Rohidin usai melantikan walikota dan wakil walikota di Gedung Serbaguna (GSG) Pemprov Bengkulu, kemarin (24/9).

Dijelaskannya, untuk penataan kampung nelayan, proses penghibahaan lahan PT Pelindo II seluas 11,8 hektar telah dilakukan. Namun, proses menyerahaan lahan itu masih terkendala sekitar 4 hektar lagi belum diselesaikan. Keputusan penyelesaiaan itu ada ditangan pemda kota.

Termasuk penataan kawasan wisata Pantai Panjang juga butuh percepatan. Pemprov saat ini sudah menyelesaikan penyusunan dokumen penataanya, tinggal proses perizinan analisis dampak lingkungan (amdal) perlu diselesaikan. Termasuk komitmen ikut melakukan penataan.

Begitupun dengan PR ketiga, yaitu mempermanenkan kasda pemda kota di Bank Bengkulu menjadi penting. Sebab, BB itu menjadi bank pertama yang milik pemerintah. Semua pemda kabupaten dan provinsi telah meletakkan sahamnya ke BB. Tinggal pemda kota untuk tidak lagi keluar dari BB. Menurut Rohidin, jika permasalahaanya bank itu belum syariah, maka BB telah berkomitemen untuk ikut membuka bank syariah. “Ekonomi daerah itu dilihat juga dari Banknya. Kalau banknya ikut maju, maka daerah juga ikut maju,” bebernya.

Selain tiga PR itu, Rohidin meminta, walikota dan wakil walikota tetap bersinergi menyelesaikan program yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.  Menurutnya jabatan kepala daerah itu sangat menyenangkan. Sehingga penting untuk saling menyempurnakan. “Kalau saling melengkapi dan menyempurnakan pasti itu akan indah,” papar Rohidin.

Namun tetap, menurut Rohidin, jabatan wakil juga jangan sampai mendahulu kebijakan dari walikotanya. Sebab, jabatan wakil itu tidak memiliki otoriti, tapi memiliki tugas. Tugasnya ialah mengevaluasi, mengawasi sebagai bahan keputusan dalam membuat kebijakan.

“Ini penting, wakil itu jangan membuat bola dan mencetak sendiri atau membuat bola mengoper ke kepala daerah itu juga jangan. Tapi kelolalah, jangan golkan sendiri, nanti takutnya obset. Walupun gol nanti bisa-bisa kena kartu merah,” ujarnya.

PR Diselesaikan

Sementara itu, Walikota Bengkulu, Helmi Hasan mengatakan, apa yang menjadi PR dari Plt Gubernur dipastikan akan diselesaikannya. Termasuk menyelesaikan lahan di kampung nelayan, dalam waktu dekat masyarakat disekitar akan menikmati lahan itu. Begitupun penataan pantai panjang, juga diselesaikan bersama. Pemda kota dan pemprov akan bersinergi untuk mengelolanya.

Karena itu menjadi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. “Terpenting itu koordinasi, karena ini kepentingan kita bersama untuk masyarakat. Pada intinya kami sepakat, apa yang menjadi harapan plt gubernur itu menjadi keinginan walikota,” tegas Helmi.

Khusus kasda Pemkot di BB, menurut Helmi, pemindahan kasda itu karena permintaan masyarakat. Karena pemda kota itu telah memiliki program religius, maka kas nya juga harus ke bank syariah. Helmi meminta, BB juga harus cerdas melihat pasar. Ketika pasar meminta syariah, maka konsep syariah itu juga harus diterapkan.  “Plt Gubernur sudah merespon itu, akan ada BB syariah. Mudah-mudahaan BB cerdas melihat pasar,” ungkapnya.

Sebelum mendapatkan arahan pelatikan, menurut Helmi dirinya sudah meminta arahan secara langsung ke rumah pribadi Plt Gubernur. Tepatnya 1 jam sebelum pelantikan. Dalam arahan itu, keinginan Plt Gubernur menjadi keinginan walikota. Karena pemerintah provinsi itu menjadi satu kesatuaan bersama pemda kota dan kabupaten. Untuk itu, tidak ada yang boleh kerja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi.



“Tidak boleh kerja parsial sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Karena dengan kebersamaan akan mampu menjalankan dengan sepenuh hati,” papar Helmi.

Selain PR itu, walikota dan wakil walikota telah memiliki program 100 hari, yang ditarget rampung pada waktunya. Program itu dipondasikan dalam program 5 tahun kedepan. Baik itu dari tingkat kecematan, kelurahaan hingga tingkat RT sekalipun. Karena program besarnya ialah memastikan APBD itu benar-benar untuk rakyat, bukan hanya selogan dan tulisan.  “Program infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan itu menjadi pondasi yang perlu diselesaikan,” kata Helmi.

Begitupun dengan sarana prasarana yang ada di tingkat kelurahaan juga akan dilengkapi. Seperti membangun stadion mini, lapangan olahraga, kolam renang sebagai wadah anak pemuda berkreatifitas. Karena pemda kota berkomitmen, jauhi narkoba, mabuk-mabukan. “Langkah itu tidak hanya dilarang, tapi juga harus diberikan solusi sebagai wadah positif anak muda,” tambahnya.

Pemkot juga akan tetap melanjutkan program jemput sakit pulang sehat. Karena program itu dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk membuat klinik kesahatan di Jakarta, dengan memanfaatkan kembali Mess Pemda. Karena selama ini, warga Bengkulu yang sakit dan dirujuk ke Jakarta, kesulitan mencari akses penginapan.  “Ini tidak boleh terjadi dan kita siapkan 3 ambulance kota, untuk jemput orang sakit,” tandasnya.

Dalam pelantikan itu terlihat, semua pejabat penting hadir. Mulai dari Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri SSos, Ketua DPRD Kota Bengkulu Baidari Citra Dewi, Anggota DPR RI Dewi Coryati, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Bengkulu, Susi Marlini Bachsin, Anggota DPD RI Dapil Bengkulu M.Saleh, Ahmad Kanedi.

Turut hadir pula, Kapolda Bengkulu Brigadir Jenderal Polisi (Brigjend Pol) Coki Manurung, Komandan Korem (041) Garuda Emas, Kolonel Inf Irnando Arnold B Sinaga. Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal), Letkol Laut (P) M. Andri Wahyu Sudrajat, ST, Rektor Universitas Bengkulu (Unib), Ridwan Nurazi, MSc, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Pemda kota dan Pemprov Bengkulu. Begitupun dengan parpol pendukung juga hadir dalam pelantikan. (151)