Tiga OPD Sumbang Silpa, Anggaran Pemprov Defisit Rp 184,2 miliar

RIO/BE
JAWABAN EKSEKUTIF: Wakil Gubernur Bengkulu Dedi Ermansyah menyampaikan nota penjelasan gubernur atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 dalm sidang paripurna di DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (30/6).

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Realisasi penggunakan APBD Provinsi Bengkulu 2019 masih memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Namun silpa 2019 hanya sebesar Rp 29,07 miliar sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp 213,3 miliar. Silpa sebesar Rp 29,07 miliar itu disumbangkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni RSUD M Yunus sebesar Rp 342 miliar, RSKJ Bengkulu sebesar Rp 175 juta dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi sebesar Rp 7,4 miliar, di kas bendahara pengeluaran sebesar Rp 1,2 miliar dan di kas bendahara bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 19,8 miliar.

“Silpa APBD 2019 sebesar Rp 29,07 miliar,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, H Dedy Ermansyah SE dalam sidang paripurna agenda nota penjelasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 di DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (30/6).

Lanjutnya, Silpa tahun 2019 memang cukup kecil dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena memang pemprov memaksimalkan penggunaan anggaran agar semua program kegiatan dapat terealisasi, dengan anggaran yang ada.

“Cukup sedang Silpa kita,” tuturnya.

Meski ada Silpa, pemprov akan terus melakukan perbaikan agar silpa nantinya tidak terlalu membengkak. Sehingga program yang sudah teranggarkan bisa semua terealisasi.

“Tetap kita lakukan perbaikan,” tambah Dedy.

Sementara itu, untuk gambaran pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 3,3 triliun yang tercapai sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp 2,9 triliun atau 88,81 persen. Sementara belanja dianggarakan sebesar Rp 3,5 triliun, realisasinya Rp 3,1 triliun atau sebesar 88,86 persen. Kemudian untuk Silpa tahun 2018 atau sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp 213,3 miliar, dengan realisasinya Rp 0.

“Pendapatan realisasinya 88,81 persen dan belanja daerah 88,86 persen,” tuturnya.

Dari pendapatan sebesar Rp 2,9 triliun dan belanja sebesar Rp 3,1 triliun tersebut, APBD Provinis Bengkulu 2019 mengalami defisit cukup besar. Difisit tersebut mencapai Rp 184,2 miliar. Untuk belanja daerah, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,16 triliun, belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp 865,9 miliar dengan realisasi sebesar Rp 775,3 miliar atau 89,5 persen.

“Untuk belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 358,4 miliar dan terealisasi 95,4 persen,” beber Dedy.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler menegaskan, silpa tersebut harusnya bisa diminimalisir agar tidak terjadi pembengkakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab, dengan masih adanya Silpa, maka sudah bisa dipastikan ada program tidak terealisasi.

“Kalau masih sisa itu, masyarakat yang terkorbankan. Karena jadi rugi, program yang teranggarkan tidak terealiasi,” tutur Dempo.

Anggaran Silpa tersebut nantinya akan dibahas bersama DPRD Provinsi Bengkulu. Termasuk untuk kegunaannya.

“Kita bahas dulu nanti setelah disahkan laporan pertanggujawabannya,” bebernya.

Ke depan, lanjut Dempo, anggaran yang sudah ada jangan sampai menjadi Silpa. Realisasi anggaran di APBD 2020 yang saat ini tidak lebih dari 35 persen itu harus lebih ditekan. Karena masyarkat juga sedang menunggu progaram teranggarakan, bisa direalisasikan.

“Walapun masih wabah covid-19, jangan semuanya dijadikan alasan untuk tidak merealisasikan anggaran. Kerja pemerintah itu harus berfikir keras agar program yang ada berdampak kepada masyarkat. Karena dengan anggaran pemerintah itu berjalan, maka ekonomi masyakarat juga akan tergerak,” tandas Dempo. (151)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*