Tetap Dilarang Gunakan Trawl, Nelayan Dijatah 4 Ton Beras

RIO/Bengkulu Ekspress MENANGIS: Sejumlah perempuan istri dan keluarga nelayan trawl Pulau Baii tak kuasa menahan air mata dalam aksi demonstrasi mengadukan nasib mereka dan menuntut diperbolehkannya penggunaan alat tangkap trawl di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (26/3).
RIO/Bengkulu Ekspress MENANGIS: Sejumlah perempuan istri dan keluarga nelayan trawl Pulau Baii tak kuasa menahan air mata dalam aksi demonstrasi mengadukan nasib mereka dan menuntut diperbolehkannya penggunaan alat tangkap trawl di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (26/3).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Ratusan nelayan trawl menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (26/3). Para nelayan trawl ini menuntut diberikan kebijakan khusus, agar dapat melaut kembali menggunakan alat tangkap trawl yang telah dilarang pemerintah.

Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dengan tegas, tetap melarang penggunaan trawl itu diberlakukan. Solusi kedua pun akhirnya menjadi permintaan terakhir para nelayan.

Tuntutan itu, meminta diberikan bantuan jatah hidup (jadup) dalam bentuk sembako, sembari alat tangkap ramah lingkungan yang dijanjikan oleh Kementeriaan Kelautan dan Perikanan (KKP) diberikan kepada nelayan trawl.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah MMA yang didampingi oleh Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Drs Coki Manurung SH MHum yang menerima hearing perwakilan nelayan trawl di Kantor Gubernur akhirnya mengakomodir untuk memberikan bantuan sembako kepada para nelayan trawl, sampai alat tangkap yang baru diberikan kepada nelayan.

Setidaknya, pemprov yang berkerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Bengkulu menyiapkan sekitar empat ton beras untuk diberikan kepada para nelayan.

“Kita salurkan pangan beras sebagai kebutuhaan pokok nelayan, melalui CSR dari Bulog. Besok (hari ini,red) sudah bisa dibagikan,” ujar Rohidin kepada Bengkulu Ekspress, usai menggelar haering tertutup kepada perwakilan nelayan trawl, kemarin (26/3).

Diberikannya bantuan itu, menurut Rohidin sebagai upaya, agar kebutuhaan pangan para nelayan dapat terakomodir. Sebab, dari masa penggantian alat tangkap baru, para nelayan ini tetap tidak boleh melaut dengan menggunakan trawl.

Jika ketahuan, maka dipastikan pihak penegak hukum akan tetap melakukan penangkapan kepada pera nelayan. “Bantuan ini, agar nelayan kita tidak terkendala dengan kebutuhaan pokok,” tambahnya.

Terkait tuntutan alat pengganti yang ramah lingkungan, menurut Rohidin alat tangkap itu masih diproses oleh KKP. Sebab, para nelayan trawl di Bengkulu tetap meminta agar alat tangkap yang diberikan nantinya sesuai dengan kondisi laut di Bengkulu.

Sehingga hasil tangkapan para neyalan disamping tidak merusak lingkungan, juga mendapatkan ikan yang banyak.

Rohidin juga menegaskan, para nelayan tidak boleh dikotak-kotakan, antara nelayan tradisional dan nelayan trawl. Semua nelayan itu masyarakat Bengkulu, yang mencari rezeki di laut Bengkulu. “Semua nelayan itu sama, mereka itu masyarakat kita. Jadi sekarang kita menunggu kebijakan pusat nanti seperti apa. Tapi pada intinya, sekarang ini semua nelayan sudah sepakat dengan diakomodirnya tuntutannya saat ini,” jelas Rohidin.

Sementara itu, Perwakilan Nelayan Trawl Pulau Baai Bengkulu, Ahmad Supriono menjelaskan, tuntutan untuk diberikan kebijakan khusus agar bisa melaut kembali menggunakan trawl memang tidak disetujui. Namun tuntutan kedua, diberikannya bantuan sembako menjadi solusi yang sudah disepakati bersama. Hal ini harus benar-benar terelisasi, jangan sampai akibat para nelayan tidak melaut, menjadi kelaparan hingga harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sesuai kesepakat awal, kita siap menggantikan alat tangkap yang baru. Selama menunggu alat itu disiapkan pemerintah, kita diberikan bantuan untuk hidup dalam bentuk bahan pokok,” ungkap Ahmad.
Sembari menunggu alat tangkap yang baru, para nelayan bersepakat untuk tidak kembali melaut. Namun demikian, nelayan meminta bantuan itu segera diberikan secepatnya.

Pemberiaanya juga tidak boleh dikurang-kurangi, dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan kegaduhan baru di tengah-tengah masyarakat nelayan. “Kita minta sepatnya, jika perlu besok sudah dibagikan,” tuturnya.

Sementara alat tangkap baru ramah lingkungan yang diminta para nelayan itu jenis jaring milenium berukuran 3,5 inci masih tetap diusulkan. Namun permintaan itu masih terkendala di KKP, sesuai standar KKP hanya bisa menyiapi jaring milenium dengan ukuran 4,5 inci.

Para nelayan ini masih bersikukuh untuk tetap mendapatkan jaring milenium ukuran 3,5 inci. Sebab, jaring itulah yang sesuai dengan kondisi laut di Bengkulu. “Ini sesuai dengan kondisi laut kita. Kita ini (nelayan,red) sifatnya usaha mencari untung. Kalau alat itu tidak memadai untuk apa alat itu kami terima,” katanya.

Sebelumnya, dalam aksi yang digelar para ratusan nelayan di depan kantor Gubernur itu salah satu pendemo Saiful mengatakan, aksi yang dilakukan ini bisa menjadi aksi yang terakhir. Jangan sampai pemerintah terus membuat kegeduhan ditengah-tengah masyarakatnya.

Apalagi harus dibenturkan sesama dengan nelayan, itu menjadi hal yang harus dihindari. Sebab, semua nelayan itu sama, sama-sama masyarakat Provinsi Bengkulu. “Kami ini saudara. Jangan kami dibeda-bedakan apalagi dikotak-kotakaan hingga diprovokasi. Kami datang kesini tujuannya sama, ingin menuntut keadilan bahwa kami butuh makan dengan memanfaatkan laut kami sendiri. Jangan lagi kami diadu domba, mereka itu saudara kami,” ungkap Saiful dalam orasinya.

Tidak hanya itu, alat tangkap yang nantinya diberikan juga harus sesuai dengan kondisi di laut Bengkulu. Jangan sampai alat tangkap yang baru justru hanya mubazir diberikan, lataran para nelayan tidak mendapatkan hasil yang maksimal saat melaut. Untuk itu, pemerintah harus berfikir keras atas keberlangsungan masyarakarnya. Karena dengan efek tidak melaut lebih 3 bulan, ratai ekonomi masyarakat menjadi terputus.

“Anak kami ada yang sudah tidak sekolah. Ekonomi benar-benar terputus, kami ingin ada solusi terbaik untuk kami nelayan,” tambahnya.

Para ratusan pendemo itu memenuhi jalan tepat di depan kantor gubernur. Para pendemo juga menutut, Plt Kepala DKP Provinsi untuk diganti. Karena para nelayan menilai, Plt Kepala DKP tidak bisa memberikan solusi terbaik untuk para nelayan di Bengkulu.

Tidak hanya itu, para pendemo yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak itu juga membentangkan karton bertulisan seperti kembalikan kesejahteraan kami, tajam silet lebih tajam perut kami, kami tidak meluat dampaknya kemana-mana dan berbagai tulisan lainnya.

Perusak Aset DKP Tetap Diusut
Disisi lain, Kapolres Bengkulu Selatan, AKBP Prianggodo Heru Kunprastyo SIk mengaskan, tetap akan menindak lanjuti laporan DKP Provinsi atas perusahaan aset di Pelabuhaan Pulau Baai yang dilakukan pera pendemo Sabtu (24/3) lalu. Timnya masih melakukan penyelidikan dan menunggu petunjuk dari hasil pemeriksaan dilapangan. “Nanti kita lihat dari hasil dilapangan. Kita tetap akan proses,” ujar Heru.

Sampai saat ini, pihaknya juga belum melakukan penahaan kepada siapapun. Sebab, penahanan juga tidak boleh dilakukan sembarangan, tanpa ada hasil yang kuat perusahaan itu dilakukan oleh orang yang bersangkutan. “Belum ada penahanan,” bebernya.

Untuk saat ini, Polres Bengkul masih akan melakukan pemanggilan saksi-saksi atas adanya perusahaan aset negara itu. Harapannya pemangilan saksi ini menjadi bukti kuat, adanya usur kesengajaan atas perusahaan aset tersebut. “Ya kita panggil saksi-saksi dulu,” pungkas Heru. (151)