Tekan Angka Kemiskinan Daerah, Ganjar Beber Cara Atasi Inflasi

JOS HENDRI/Bengkulu Eksress  TABUH GONG: Asisten Gubernur BI, DMST Dyah Nastiti saat Membuka Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 di Grand Sahid Jaya Hotels, Jakarta, Senin (20/11).
JOS HENDRI/Bengkulu Eksress TABUH GONG: Asisten Gubernur BI, DMST Dyah Nastiti saat Membuka Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia 2017 di Grand Sahid Jaya Hotels, Jakarta, Senin (20/11).

JAKARTA, Bengkulu Eksress – Dalam menekan angka Inflasi daerah, Gubernur Jawa Tengah memiliki beberapa strategi khusus yang digunakan. Salah satu strategi yang digunakannya yaitu dengan menekan angka kemiskinan yang ada di Daerah.

Gubernur Jawa Tengah, H Ganjar Pranowo SH MIP mengatakan, angka inflasi bisa ditekan dengan menurunkan angka kemiskinan karena dengan menurunnya angka kemiskinan daerah maka angka inflasi akan ikut mengalami penurunan juga. “Kami membuat juara-juara bagi kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk miskin mulai yang terbanyak hinggga yang sedikit,” ujar Ganjar pada Pelatihan Wartawan Daerah yang digelar Bank Indonesia 2017 di Grand Sahid Jaya Hotels, Senin (20/11).

Pihaknya juga selalu mengumumkan kepada seluruh Pemda di lingkungan Provinsi Jawa Tengah mengenai kinerja masing-masing Pemerintah kabupaten/kota dalam menurunkan angka kemiskinan. Bahkan masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki grade tersendiri berdasarkan jumlah masyarakat miskin mulai dari tinggi, rendah, dan kecil.

“Walaupun beberapa kabupaten/kota jumlah penduduk miskinnya menurun, saya tetap tidak puas, angka kemiskinan absolut yang harus bisa kami turunkan,” tegas Ganjar dihadapan 580 Wartawan dari seluruh daerah di Indonesia.

Kemiskinan absolut selalu disebabkan oleh rendahnya keterampilan yang dimiliki masyarakat, tidak memiliki modal, dan tidak memiliki usaha. Cara untuk menanggulangi kemiskinan tersebut yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan, pemberian modal, dan menggalakkan industi mikro dengan melakukan pendampingan.

“Kami juga mengubah birokrasi dengan berbasis aplikasi, jika tidak sesuai maka akan diberikan point minus kepada kepala dinasnya dan jika tidak sanggup maka dipecat,” imbuh Gubernur yang pernah meraih penghargaan Nasional dari Presiden Jokowi atas prestasi dalam menekan angka inflasi daerah.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, DR Iskandar Simorangkir SE MA mengatakan, penduduk miskin sangat rentan dengan kenaikan harga barang, jika harga komoditas di pasaran meningkat naik maka angka kemiskinan juga akan meningkat seperti komoditas beras menyumbang inflasi sebesar 21.8 persen terhadap kemiskinan. Sehingga apabila terjadi kenaikan harga beras sebesar 10 persen maka akan menambah 1.2 juta orang miskin baru. “Jadi peranan kemiskinan sangat besar dalam menyumbangkan inflasi terutama masyarakat miskin yang berada dibawah garis kemiskinan,” kata Iskandar.

Besarnya sumbangsih inflasi tersebut juga mampu memperlambat majunya bisnis di Indonesia bahkan ekspektasi inflasi yang terjadi di daerah mampu mendorong meningkatnya inflasi daerah, seperti Isu rencana pemerintah menghapus subsidi gas elpiji 3 kg yang sempat diberitakan di media baik online dan cetak juga mendorong inflasi sehingga menyebabkan kelangkaan. “Kami berharap inflasi rendah dan stabil sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Iskandar.

Selain itu, Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Dyah Nashiti mengatakan, agar inflasi rendah dan stabil diperlukan komunikasi yang efektif dan efisien.

Semua hal tersebut tidak lepas dari peran serta media massa sebagai institusi yang menjebatani penyampaian informasi dan berita yang objektif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Pemberitaan media juga berperan dalam mengendalikan inflasi sehingga menciptakan ekspektasi yang baik di masyarakat agar inflasi stabil,” ujar Dyah.

Selain media, BI juga memiliki peran dalam mengendalikan ekspektasi inflasi, mengelola permintaan dan stabilisasi nilai tukar. Sedangkan pemerintah berperan dalam mengendalikan ekspektasi inflasi, mengelola sisi supply (produksi, impor, infrastruktur) dan menetapkan harga komoditas tertentu (subsidi). “Peran BI dan Pemerintah harus saling bersinergi agar angka inflasi tetap terjaga,” tutup Dyah. (999/Cik7)