Tangkap Para Penimbun!

BENGKULU, BE – Besarnya kerugian yang dialami para pengusaha angkutan darat, pertambangan dan perkebunan akibat antrean panjang diseluruh SPBU, membuat sebagian besar mereka mengalami kepanikan. Mereka meyakini, krisis minyak yang merugikan mereka saat ini tidak hanya disebabkan oleh menipisnya stok minyak, namun juga karena ulah para penimbun bahan bakar  tersebut. Untuk itulah mereka berharap pemerintah tidak hanya memberikan solusi setengah-setengah, namun harus menyeluruh. Salah satunya adalah dengan menangkap para penimbun BBM.

“Kami heran, katanya stok menipis. Tapi diluar SPBU banyak orang yang menjualnya dengan harga mahal. Kemana pemerintah? Kemana tim pengawas pengendali BBM?  Kami tidak akan sekesal ini meski harus mengantre sehari atau bahkan seminggu lamanya, apabila memang solar hanya semata-mata tersedia di SPBU.  Tapi ini kan nyatanya banyak yang menjualnya secara eceran.  Kenapa mereka terkesan dibiarkan saja?” tanya Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Provinsi Bengkulu M Tarmizi saat dihubungi, kemarin.

Masih menurut Tarmizi, seharusnya pemerintah dapat bertindak cepat mengantisipasi terjadinya penimbunan sebelum stok bahan bakar yang mereka butuhkan menipis. Apabila langkah antisipasi itu sudah dilakukan namun penimbunan masih terjadi, ia berharap pemerintah dapat menangkap dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum tersebut. Sebab, menurutnya, hanya dengan cara itulah aksi-aksi penimbunan dapat diakhiri. “Pemerintah seharusnya mencari, memburu dan menindak tegas para penimbun. Jangan mereka dibiarkan terus. Apabila minimal satu saja diantara mereka ada yang dihukum dengan keras, kami yakin akan memberikan efek jera kepada anggota mereka yang lain,” tegasnya.

Selaras dengan hal tersebut Ketua Gabungan Pengusaha Batubara (Gapabara) Provinsi Bengkulu Yurman Hamedi menyesali lemahnya pengawasan terhadap para penimbun BBM. Padahal menurutnya, kerugian yang ditimbulkan akibat penimbun BBM tersebut jauh lebih besar daripada dana yang dibutuhkan untuk mengawasi, menangkap dan akhirnya menghukum mereka. “Kami ini kan juga anggota masyarakat yang membayar pajak. Kalau kondisi usaha kami jadi susah begini gara-gara BBM langka, ditimbun pula, toh setoran pajak kami akhirnya akan berkurang. Kami berharap selain menambah stok, pemerintah juga dapat menindak tegas para penimbun,” ujarnya.

Mengenai pencabutan subsidi solar terhadap angkutan pertambangan dan perkebunan sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang direncanakan pemerintah daerah akan diberlakukan mulai 1 Januari 2013, Yurman menegaskan Gapabara tetap akan menolaknya. Hal ini dengan pertimbangan bahwa kondisi pertambangan sedang dalam kondisi sejak anjloknya berbagai komoditas pertambangan dipasar internasional. “Dari sejak pertemuan dengan perwakilan Polhukam Pusat kemarin kami suda menolak. Saat ini kami mengalami kondisi sulit. Harga batubara anjlok. Kalau kami pun tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi, kami ini ibarat terjatuh dan tertimpa tangga. Berat sekali kondisi itu,” ucapnya.

Untuk mengurai antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU, Pertamina telah berjanji akan menambah pasokan BBM. Namun hingga saat ini kelangkaan belum teratasi. Bahkan dibeberapa SPBU, antrean berbagai macam tipe kendaraan masih mengular. (cw1)