Taman: Itu Bukan Lahan Pemkot Bengkulu

Tanah Pemkot yang diduga dikuasai developer di Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu sudah dibangun rumah, kemarin.
MEDI/Bengkulu Ekspress Tanah Pemkot yang diduga dikuasai developer di Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu sudah dibangun rumah, kemarin.

Dugaan Jual-Beli Lahan 1.000 Rumah ASN

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Dugaan penyalahgunaan aset Pemerintah Kota Bengkulu berupa lahan 62 hektare yang dikuasai oleh Developer PT Tiga Putra, ditanggapi oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Bengkulu, Taman SE.

Menurutnya, lahan tersebut bukanlah milik aset daerah Kota Bengkulu, dan pihak developer sendiri telah mengantongi surat-surat serta sertifikat asli sehingga tidak ada sengketa atas lahan tersebut.

“Saya lihat sertifikatnya memang atasnama PT Tiga Putra, 12 Desember 2017 sudah keluar surat dari Kejaksaan Agung dan Mabes bahwa sudah dibeli oleh PT Tiga Putra. Dari pihak Aset daerah juga mengatakan bahwa itu bukan milik Pemkot,” kata Taman kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (10/5/2018).

Menurutnya, kalau Pansus Aset DPRD Kota Bengkulu memegang sertifikat atau surat-surat resmi yang menyatakan bahwa lahan itu milik pemda kota, maka pihaknya mempersilakan untuk melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.

“Kalau memang mereka yakin itu tanah milik negara silakan gugat saja ke PTUN, sesuai dengan dasar yang dimiliki,” tandasnya.

Selain itu, berkenaan dengan rencana Pemkot untuk menjadikan lahan tersebut sebagai lokasi pembangunan 1000 rumah ASN, menurut Taman, memang awalnya untuk ASN, hanya saja banyak ASN Pemkot yang tidak bisa mengambil karena direject atau ditolak bank.

“Karena gaji ASN rata-rata sudah banyak pinjaman di bank, jadi tidak bisa dapat lagi. Kalaupun ada ASN yang mau ngambil, tentu kita siapkan, ada 123 developer, jangankan 1.000 rumah, 2.000 rumahpun bisa kita siapkan,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa tidak ada perumahan yang hanya dikhususkan untuk ASN saja, karena nawacita Presiden Joko Widodo adalah perumahan bukan untuk ASN, tetapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Artinya berpenghasilan rendah itu, tukang bakso boleh, tukang ikan boleh, karena itu amanah undang-undang, mereka justru warga Indonesia yang perlu dibantu,” paparnya.

Sementara itu, Penjabat Walikota H Budiman Ismaun MPd mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang sudah jeli melihat aset-aset daerah kota yang diduga tidak dipergunakan sesuai fungsinya.

Akan tetapi ia belum mendapatkan data kongkrit apakah lahan itu milik pemda kota atau bukan.

“Nanti saya teliti dulu dengan pihak aset, kalau memang itu benar tanah milik negara, tentu kita serahkan ke pihak berwajib untuk memproses secara hukum,” terang Budiman.

Terkait dugaan adanya permainan oknum pejabat pemkot yang melakukan jual beli lahan negara ini, menurut Budiman akan ia telusuri terlebih dahulu. Kalau terbukti maka ia siap memberikan sanksi kepada pejabat tersebut. (805)