Tak Laporkan Harta Kekayaan Pejabat Terancam Ditunda Pembayaran TPP

Foto/ IST BE- Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Heru Susanto

BENGKULU, Bengkuluekspress.com – Baru sekitar 50 persen dari total 430 pejabat eselon dan asisten yang wajib lapor di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, batas akhir pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tinggal menyisakan tiga pekan lagi yakni pada 31 Maret 2020.

Namun, Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Heru Susanto memastikan, dengan batas waktu yang telah ditetapkan pihaknya menyakini, seluruh pejabat yang wajib lapor akan melaporkan harta kekayaannya. Maka pihaknya saat ini mendorong terus pejabat dilingkup Pemprov Bengkulu melaporkan harta kekayaannya.

“Tahun ini kita menyakini bisa 100 persen, karena tahun lalu saja capainnya 100 persen,” ujar Heru, kepada Bengkuluekspress.com di BPK Perwakilan Bengkulu, Jumat (6/3).

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Penyelenggara Negara (PN) segera melaporkan harta kekayaannya hingga 31 Maret 2020. Secara nasional tingkat kepatuhan LHKPN sampai dengan 28 Februari 2020 sebanyak 51,12 %.

Berdasarkan UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN mewajibkan PN untuk bersedia melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, juga diperiksa kekayaanya sebelum dan sesudah menjabat. Bagi PN Yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan.

Dilanjutkan mantan Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu itu, Inspektorat menyiapkan ruang khusus yang digunakan untuk membantu para pejabat dengan dibantu auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Inspektorat provinsi Bengkulu. Selain itu para pejabat dapat memanfaatkan layanan bantuan (helpdesk).

“Pelaporan harta kekayaan itu sebenarnya bisa disimpan dulu, tidak langsung diinput lalu selesai. Disampaikan satu-satu, kalau sudah yakin baru dikirim,” kata Heru.

Ditambahkan Heru, para wajib lapor terdiri dari para pejabat yang berada di lingkup keuangan, pelayanan publik seperti di samsat yang rentan terjadi penyalahgunaan. Termasuk pejabat fungsional di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKBPJ). Bagi pejabat yang tidak menyampaikan harta kekayaannya terancam tidak dibayarkan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) pada bulan berikutnya.

“Karena memang ada pergubnya, sanksinya ya penundaan pembayaran TPP,” pungkas Heru. (HBN)