Tak Ada Tunjangan Daerah Tahun Ini

BENGKULU, BE – Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Irman Sawiran memastikan bahwa tunjangan daerah tidak akan cair tahun 2012 ini. Karena Pemda kota tidak memiliki anggaran walaupun dimasukkan dalam APBD perubahan. “APBD-P ini tidak memiliki anggaran, bagaimana mau mengusulkan anggaran tunjang daerah yang jumlahnya mencapai Rp 10 miliar lebih,” sampainya. ┬áIa menjelaskan, terkait rencana Pemda kota jika tidak terealisasi tahun ini maka akan diberikan pada tahun 2013. Menurutnya, suatu kesalahan besar yang telah dilakukan Pemda Kota. Karena masa jabatan Walikota H Ahmad kanedi SH MH dan wakil walikota H Edison Simbolon SSos MSi akan berakhir tahun 2012, sehingga ia tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyebut-nyebut kebijakan pada tahun selanjutnya.
“Jabatan walikota dan wakilnya cuma sampai tahun 2012, jika ia mengatakan akan diberikan tahun 2013 merupakan kesalahan, terlepas ia terpilih atau tidak menjadi walikota,” jelasnya. Dilanjutkannya, karena kebijakan 2013 merupakan kebijakan baru bagi kepala daerah yang baru, yakni masa bakti 2012-2017. “Kalau memang Pemda kota mau memberikan tunjangan daerah, mengapa tidak diberikan selama ini, karena walikota sudah 5 tahun menjabat dan mengapa ketika masa jabatan akan berakhir baru mengusulkan pemberian tunjangan daerah?” tanya Irman.

Belum Layak
Sementara itu, pengamat Ekonomi Unib, Robinson SE AK MSi mengatakan, berdasarkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Pemda Kota Bengkulu, maka pemberian tunjangan daerah kepada seluruh PNS belum layak dilakukan. Ia menjelaskan, PAD 2012 ini sebanyak 80 persen telah terkuras untuk membiayai belanja pegawai. Sedangkan 20 persen lainnya banyak kebutuhan mendesak yang belum terealisasi. “Hingga saat ini PAD kota hanya tinggal 20 persen lagi, sedangkan kebutuhan, luar biasa banyaknya, bahkan ada beberapa SKPD yang tidak memiliki anggaran operasional sehingga programnya pun menjadai terhambat,” bebernya.
Robinson mengungkapkan, jika pemda kota tetap memaksakan untuk memberi tunjangan daerah tersebut, maka akan berdampak dalam belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur Kota Bengkulu. Untuk itu, ia meminta agar Pemda kota memikirkan kembali terkait rencananya pemberikan tunjangan daerah tersebut. Karena menurutnya, dalam hal pemberikan tunjangan daerah dengan alasan memikirkan kesejahteraan PNS, Pemda kota tidak berpedoman pada daerah-daerah lain yang telah memberikan tunjangan daerah kepada PNS. Karena pemberikan tunjangan tersebut harus berdasarkan kemampuan keuangan suatu daerah, bukan hanya berpedoman pada daerah lain yang jauh lebih mampu dibanding keuangan Kota Bengkulu. (400)