Tak Ada Pilihan, Akhirnya DPR Setujui Tambah Kuota BBM Subsidi

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mempunyai pilihan lain selain harus menyetujui permintan pemerintah untuk menambah kuota BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi. Meski begitu, DPR memberikan catatan keras kepada pemerintah karena ini merupakan permintaan yang kedua dalam setahun.
“Setelah mendengar pemaparan pemerintah tentang tambahan kuota 1,23 juta kiloliter (KL), dengan rincian premium 0,5 juta kiloliter dan solar atau bio solar 0,73 juta kiloliter, Komisi VII dapat menyetujui,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Effendi Simbolon saat membacakan kesimpulan rapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (3/12).

Namun, kata Effendi, Komisi VII memberikan catatan keras. Antara lain, DPR meminta pemerintah melakukan audit atas pengadaan dan penyaluran BBM subsidi 2012.

Lalu, harus meningkatkan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan meminta pemerintah menerapkan sistem monitoring distribusi BBM bersubsidi secara online sampai ke SPBU. “Harus bisa diakses secara realtime,” katanya.

Hal itu sebagai jaminan agar distribusi BBM subsidi kedepan dapat terjamin akuntablitasnya serta tercipta good dovernance (pengelolaan yang tepat). Selain itu, DPR meminta agar pemerintah tidak lagi meminta tambahan kuota BBM subsidi sepanjang bulan Desember tahun ini. “Ini permintaan yang terakhir tahun 2012, tidak boleh nambah lagi,” sebutnya.

Anggota Komisi VII dari FPKS, Ahmad Riyaldi mengaku bisa mengerti jika melesetnya perhitungan kuota BBM subsidi karena deviasi akibat pertumbuhan sektor otomotif yang tinggi. “Kalau melesetnya karena deviasi nggak apa-apa, tapi apakah tahun depan akan terjadi lagi seperti ini? Dan tolong jangan dibenturkan, bahwa kalau Komisi VII tidak menyetujui maka akan berlawanan dengan masyarakat,” tandasnya.

Soetan Batoegana dari Fraksi Demokrat mengatakan, kalau penambahan kuota BBM itu ditunda-tunda maka bisa didemo masyarakat. Dia tidak ingin terjadi keributan di masyarakat. “Baru usulan ada Hari Tanpa BBM Subsidi saja sudah ribut, bahkan di Kalimantan Barat sempat terjadi bakar-bakaran. Makanya mau tidak mau (penambahan) ini harus disetujui DPR,” ujarnya.(wir/fal/nw)