Syarat Pengajuan ADD dan DD Wajib Lampirkan BA Rapat Desa

administrasi_kantor_2TUBEI,Bengkulu Ekspress – Menjelang dimulainya pelaksanaan program pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun Anggaran (TA) 2016 di Kabupaten Lebong, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kabupaten Lebong telah menyampaikan kepada masing-masing desa se Kabupaten Lebong mengenai persyaratan menyalurkan ADD dan DD tersebut.

“Melalui sosialisasi yang digelar di Kantor BPMPPKB belum lama ini, telah disampaikan kepada masing-masing desa calon penerima melalui Kepala Desa dan Anggota BPD. Terkait syarat pengajuan alokasi ADD dan DD, diantaranya adalah desa penerima wajib melampirkan berita acara (BA) rapat bersama di desa dengan melibatkan BPD dan kades dalam bentuk peraturan desa (perdes). Selain itu, untuk pengajuan alokasi DD dan DD dilakukan secara tersendiri atau terpisah,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat dan Sosbud, Zamhari Yomi SSTP.

Dikatakan Yomi, melalui sosialisasi itu, semua desa calon penerima telah disampaikan mengenai teknis pengajuan persyaratan atau proposal penyaluran ADD dan DD. Selain itu, juga telah disampaikan tentang persyaratan lainnya yang wajib dilengkapi serta teknis penyusunannya, seperti pola penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPj) tahun sebelumnya, menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) tahun 2016, menyusun APBDes, dan melakukan instalasi sistem keuangan desa dari BPKP yang difasilitasi oleh pihak BPMPPKB.

“Sehingga saat pengajuan alokasi ADD dan DD ini dapat diterima dan langsung diproses untuk dilaksanakan, maka sesuai tahapan dan petunjuk yang ada, semua format persyaratan yang disampaikan agar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk aturan yang ada. Karena setelah proposal diajukan, masih akan dilakukan verifikasi secara masing-masing apakah telah memenuhi syarat untuk diproses atau masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi,” terang Yomi.

Sejauh ini, lanjutnya, untuk DD dan ADD TA 2016 di Kabupaten Lebong masih menunggu surat permohonan yang diajukan masing-masing desa. Agar dalam pelaksanaan ADD dan DD dapat berjalan dengan baik, maka setiap keputusan dilakukan berdasarkan hasil rapat bersama di desa.

“Tujuannya supaya antara Kades dan BPD saling memahami tufoksi masing-masing dan dapat saling menyesuaikan dalam memahami peran masing-masing di desa,” pungkas Yomi.(777)