SPBU Belum Siap

RIO-MINIM PENGGUNA LAYANAN-SPBU KHUSUS SOLAR NON SUBSIDI AIR SEBAKUL (5)BENGKULU, BE – Program pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi di Bengkulu ternyata tidak dibarengi dengan kelengkapan SPBU sendiri.  Hingga saat ini belum banyak SPBU yang menyediakan tempat pembelian BBM non subsidi.

“SPBU yang menyediakan solar non subsidi  tidak banyak, sehingga menyulitkan  masyarakat yang membeli BBM non subsidi,” kata wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Khairul Anwar BSc.

Padahal, saat ini larangan menggunakan BBM Subsidi tidak hanya untuk kendaraan indusrtri, melainkan mobil dinas pejabat, termasuk anggota DPRD Provinsi. Tetapi, banyak SPBU belum siap melayani pembelian BBM nonsubsidi, sehingga membingungkan pihaknya. “Sementara kita mau beli BBM Subsidi tidak boleh. Harus ke Pagar Dewa, dan Rawa Makmur, tetapi antrean panjang,” katanya.

Menurutnya, sebelum melakukan pembatasan seharusnya infrastruktur harus bagus. Pihaknya mengkritisi kebijakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memberlakukan program pengendalian BBM subsidi, tetapi tidak dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur SPBU. “Kebijakan ini hanya menyusahkan masyarakat,” katanya.

Bahkan, ia menduga dengan kebijakan yang dilaksanakan setengah hati tersebut menimbulkan kerugian sangat besar. Penyelewenangan terhadap keuangan negara justru semakin besar. Sebab, dengan kebijakan tidak boleh menggunakan BBM Subsidi bagi kendaraan dinas, menyebabkan pemerintah daerah harus menyediakan anggaran BBM lebih besar.

“Apakah ada jaminan, dengan program ini ada penurunan anggaran subsidi.Jangan sampai tidak mempengaruhi, sedangkan APBD tentu semakin besar dikeluarkan untuk anggaran BBM,” ujarnya.

Komisi III sendiri akan bertandang ke Kementerian ESDM untuk mengajukan protes terkait kebijakan pengendalian BBM Subsidi tanpa aturan yang jelas. Misalkan saja, meski mobil dinas dan industri dilarang menggunakan BBM subsidi, kenyataannya disekitar SPBU masih banyak yang menjual eceran dengan harga Subsidi.

“Artinya peluang kebocoran justru semakin tinggi,” katanya. Pihaknya juga akan mempertanyakan sisa anggaran subsidi yang tidak terpakai. “Duitnya kemana, sementara daerah sudah mengeluarkan anggaran BBM Subsidi lebih besar,” ujarnya. (100)