Sopir Angkot Tuntut Grab Ditutup Permanen

Grab Bengkulu di sweepingBENGKULU, Bengkulu Ekspress – Sopir angkutan kota (angkot) terus mendesak agar angkutan online ditutup permanen. Kali ini, mendatangi DPRD Provinsi Bengkulu dan Dinas Komunikasi dan Informastika (Kominfotik) Provinsi Bengkulu.

“Kami minta tutup secara permanen Grab atau sejenisnya itu. Karena kami sangat dirugikan,” ujar Ketua Persatuan Angkot 5 Warna, Endang Hartoni kepada Bengkulu Ekspress, usai hearing di DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (13/8/2018).

Menurut Endang, para sopir angkot telah cukup bersabar. Sebab sebelumnya pihak Grab di hadapan Pemprov Bengkulu telah berjanji akan mengurus semua izin. Namun sampai saat ini proses pembuatan izin hingga bergabung ke koperasi belum juga dilakukan.

“November tahun lalu, kita sudah rapat bersama. Janjinya 3 bulan selesai urus izin. Tapi nyatanya hingga sekarang izin itu belum ada dan Grab semakin menjamur,” bebernya.

Atas hal itu, Endang mengatakan, pilihan menutup secara permanen aplikasi Grab di Bengkulu menjadi solusi terbaik. Walapun pihak Grab saat ini telah bersedia akan memproses izin kepada pemerintah.

“Mau buat izin atau tidak, kami minta ditutup permanen. Itu harga mati. Karena kami sudah kecewa,” tegas Endang.

Terkait sweeping yang dilakukan oleh pihak sopir angkot kepada sopir Grab, pihaknya telah berusaha mencegah. Namun demikian, para sopir angkot terus terpancing, lantaran pihak Grab masih saja berkeliaraan mencari penumpang.

“Kalau masih ada terus, ya saya tidak bisa jamin bisa aman. Yang jelas kita sudah cegah tidak lakukan sweeping,” paparnya.

Angkot Mogok Tidak Angkut Penumpang

Soal mogok tidak angkut penumpang, Endang menegaskan tetap akan dilakukan, sampai ada kejelasan pemerintah untuk menutup secara permanen aplikasi Grab.

“Mogok ini tetap kita lakukan, kita kompak-kompak saja. Makan nggak makan kita kompak, daripada kami harus capek saja,” ungkap Endang.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP mengatakan, dewan akan mempertanyakan secara langsung kepada Pemprov Bengkulu melalui OPD yang berkaitan konflik Grab. Dewan juga sepakat untuk menghentikan sementara aplikasi Grab, hingga semua izin dapat dipenuhi oleh pihak Grab.

“Surat akan kami siapkan dan panggil langsung OPD yang berkaitan. Mengapa masalah ini berlarut-larut tidak ada penyelesaiannya,” terang Jonaidi.

Jonaidi meminta pemerintah tidak main-main dalam masalah ini. Sebab, dampak dari efek angkutan ini meluas, hingga menganggu urusan ekonomi masyarakat. Untuk itu, permasalahan Grab harus bisa diselesaikan secepatnya.

“Kita minta ini serius ditangani. Jangan sampai masalah ini terus berlanjut,” paparnya.(151)