Sistem Kebut Akhir Tahun


RIO/Bengkulu Ekspress PENGHARGAAN: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Direktur Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan R. Wiwin Istanti SEAk dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Ismed Saputra menyerahkan penghargaan kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu yang meraih Treasury Award 2019, Senin (18/6).

Faktor SerapanĀ  APBN Tak Maksimal

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu, hingga saat ini belum maksimal menyerap anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Bahkan Dana Transfer Daerah berupa DAK Fisik sebesar Rp1,227 triliun belum teralisasi sama sekali, ditambah lagi penyerapan Dana Desa TA 2019 baru terserap sebesar Rp375,32 miliar atau 34.7 persen dari pagu Rp 1,079 triliun. Lambannya angka realisasi penyerapan anggaran tersebut disebabkan banyak pemda di Bengkulu masih mengunakan cara lama, yaitu sistem kebut akhir tahun.

Direktur Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan, R. Wiwin Istanti SEAk MLaws didampingi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Ismet Saputra mengatakan, sudah menjadi tradisi Pemda, dimana landai di awal tahun dan meningkat pada akhir tahun. Menyikapi hal tersebut, pihaknya meminta Pemda di wilayah Provinsi Bengkulu untuk segera menggenjot penyerapan DAK dan Dana Desa di Bengkulu.

“Kami mohon kepada Pemda di wilayah Bengkulu untuk segera menyerap anggaran dari Pemerintah Pusat, karena Semester I 2019 akan segera habis, jangan sampai anggaran tersebut kembali ke pusat lagi,” kata Wiwin usai Acara Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Serta Penganugerahan Bengkulu Treasury Award Tahun 2019, kemarin (18/6).

Ia berharap penyerapan APBN di daerah bisa dilakukan secara proporsional dimana pendapatan harus ditingkatkan dan belanja di efisiensikan. Karena APBN merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah di bidang fiskal dalam rangka mewujudkan cita-cita pendiri bangsa untuk menciptakan rakyat Indonesia yang cerdas, adil, makmur, dan sejahtera. “Saya berharap APBN di Bengkulu bisa dimanfaatkan dengan baik dan mesejahterahkan masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan, pada 2019 ini DAK Fisik untuk Provinsi Bengkulu meningkat sebesar 61.56 persen dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, bahkan dana desa juga mengalami peningkatan. Menyikapi hal tersebut, Ia berhap melalui Rapat Koordinasi yang dilakukan DJPb Pusat dan Provinsi dapat mengatasi setiap hambatan yang kerap dialami oleh Pemda di lapangan.

“Persoalan yang sering terjadi di Bengkulu adalah anggaran meningkat tapi persentase penyerapan rendah, kebiasaan kita adalah suka menggeber di akhir tahun,” kata Rohidin.

Untuk itu, Ia berharap Pemda yang ada di Bengkulu dapat segera menyusun dokumen perencanaan dan merealisasikan anggaran DAK Fisik. Begitu juga dengan Dana Desa, Pemda harus bergerak cepat, jangan ada pihak yang dirugikan. “DAK Fisik harus diserap maksimal, penyaluran dana desa juga harus dilakukan, Bupati harus rajin berkoordinasi dengan KPPN, kalau memang SPJ selalu jadi masalah maka camat juga ikut dipekerjakan juga agar dana desa bisa tersalurkan dengan baik,” tutupnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bengkulu Selatan, Yudi Satria DA mengaku, setuju dengan usulan Gubernur Bengkulu untuk ikut mempekerjakan pegawai Kecamatan khususnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini mengingat, SDM perangkat desa banyak yang rendah sehingga membuat mereka kebingungan untuk menggunakan dana desa dan menyusun SPJ.



“Tingkat wawasan perangkat desa tidak sama, mereka sering bingung membuat SPJ, untuk itu kita setuju jika pihak Kecamatan juga bisa turun mendidik perangkat desa,” tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bupati Rejang Lebong, H Ahmad Hijazi SH MSi. Ia mengaku, hambatan yang sering terjadi terkait penyaluran dana desa yang lambat dikarenakan SDM yang rendah. Pihaknya berharap peran serta Pendamping Desa untuk melatih SDM para perangkat desa.”Seharusnya pendamping desa lebih banyak peran, kita tidak bisa menyalahkan kepala desa tetapi kita harus arahkan pendamping desa,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait serapan DAK Fisik yang belum terealisasi, pihaknya mengaku, semuanya akan terserap pada waktunya. Setelah laporan selesai disampaikan sebelum 21 Juli 2019 maka grafik penyerapannya nanti juga akan mengalami kenaikan.

“Jadi memang sudah menjadi tradisi biasa diserap menjelang akhir tahun, nanti kelihatan sampai akhir tahun penyerapannya langsung ke angka 95 persen, sekarang paling serapan anggaran baru 30 persen di triwulan ke II padahal minimal 50 persen harusnya,” tutupnya.(999)