Silpa Pemprov Bengkulu Tembus Rp 200 Miliar

silpa pemprov bengkuluBENGKULU, Bengkulu Ekspress – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2017 pada sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (29/3).

Dari LKPj tersebut, diketahui pemprov masih memiliki Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) sekitar Rp 2 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA mengatakan, Silpa itu didapatkan karena tidak selesainya pekerjaan proyek infrastruktur pada tahun 2017 lalu.

“Ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai. Jadi anggaran yang sudah ada itu jadi Silpa,” terang Rohidin Mersyah kepada BE usai mengikuti sidang paripurna DPRD Provinsi, Kamis (29/3) lalu.

Dijelaskannya, tidak selesainya pekerjaan infrastruktur itu mengharuskan pemprov untuk mencari solusinya. Akhirnya pemprov memutuskan untuk melakukan perpanjangan pekerjaan proyek infrastuktur yang belum selesai ditahun 2017. Perpanjangan pekerjaan pun dilakukan karena adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP Provinsi Bengkulu selama 50 hari. Anggaran perpanjangan pekerjaan itu dibebankan kepada pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan. Namun, anggaran perpanjangan pekerjaan itu diberikan sebagai bentuk piutang yang akan dibayarkan pada APBD Perubahan tahun 2018 mendatang.

“Silpa Rp 200 miliar itu tetap tidak meninggalkan kegiatan, artinya masih jalan. Namun sifatnya jadi piutang yang akan dibayarkan nanti di APBD-P,” bebernya.

Silpa sebesar Rp 200 miliar itu lebih kecil dibanding 2016 lalu. Sebab, pada APBD tahun 2016 lalu, Silpanya mencapari Rp 446 miliar.

Namun demikian, anggaran yang telah menjadi Silpa tidak hilang begitu saja, tetap bisa digunakan untuk APBD murni tahun 2018 ini.

“Secara bertahap kita lakukan perbaikan,” tambah Rohidin.

Dibeberkannya, pada APBD tahun 2017, realisasi pendapatan pemprov mencapai Rp 2,8 triliun dari target 3 triliun.

Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 804 Miliar dari target Rp 823 Miliar, Dana Pelimpahan Rp 1,9 Triliun dari target Rp 2,1 Triliun dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 2,1 Triliun.

“Anggaran 2017 hampir mencapai target yang ditentukan, kita terus berusaha mewujudkan pembangunan demi kemajuan daerah,” imbuhnya.

Sementara, pendapatan daerah pada tahun 2017 mencapai angka Rp 2,3 Triliun atau meningkat sebesar 19,06% dari tahun sebelumnya (2016). Begitupun, pada Rasio Kemiskinan tahun 2017 menurun menjadi 15,59 persen dari sebelumnya pada Tahun 2016 sebesar 17,03 persen.

“Tahun 2017 terjadi peningkatan PAD yang dipengaruhi beberapa unsur, antara lain pajak daerah 98,03 persen, retribusi daerah 89,16 persen, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah 97,96 persen dan lainnya 96,82 persen,” beber Rohidin.

Ia mengaku, saat ini pemprov masih berupaya cepat untuk meralisasikan program yang telah dianggarkan tahun 2018 ini. Proses lelang dan penunjukkan langsung sudah dilakukan. Untuk lelang, ditargetkan bulan April mendatang sudah bisa berjalan.

“Mudah-mudahan April sudah bisa jalan,” ungkap Rohidin.

Dari target itu, Rohidin memastikan pekerjaan program sudah bisa diselesaikan sebelum APBD-Perubahaan diketuk. Sehingga ketika kekurangan anggaran pada program tersebut, bisa ditambakan pada APBD-P mendatang.

“Kita masih mempunyai waktu panjang. Kita kejar cepat,” tandasnya. (151)