Setnov Bakal Keok Lawan Imigrasi di PTUN, Nih Alasannya

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman. Foto: Hendra Eka/Jawa Pos
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman. Foto: Hendra Eka/Jawa Pos

jpnn.com, JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai gugatan Setya Novanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta guna mempersoalkan keputusan pencegahan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) merupakan tindakan salah alamat.

Sebab, Ditjen Imigrasi memasukkan nama ketua DPR itu ke dalam daftar cegah berdasar permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menangani kasus e-KTP. “Sangat sangat sangat salah alamat,” kata Boyamin kepada JPNN, Minggu (5/11).

Berdasar surat permintaan dari KPK, Ditjen Imigrasi memasukkan nama ketua umum Golkar itu ke dalam daftar cegah pada 2 Oktober 2017. Selanjutnya, Novanto menggugat keputusan Ditjen Imigrasi ke PTUN Jakarta pada 20 Oktober lalu.

Boyamin menjelaskan, semestinya Setnov -panggilan Novanto- menggugat KPK lewat jalur praperadilan. Karena itu, Boyamin meyakini PTUN Jakarta akan menolak gugatan Novanto terhadap Ditjen Imigrasi itu. “Kalau ini saya yakin seyakin-yakinnya akan kalah,” katanya.

Lebih lanjut Boyamin mengatakan, pencekalan adalah  bagian dari penyidikan KPK. Sedangkan Ditjen Inigrasi hanya meneruskan permintaan pencegahan.

Menurut dia, jika Ditjen Imigrasi tidak melakukan pencegahan sesuai permintaan KPK, maka itu bisa dianggap menghalangi penyidikan dan menyalahgunakan wewenang. “Jadi (keputusan pencegahan, red) bukan  semata-mata keputusan mandiri dari Ditjen Imigrasi,” tegasnya.(boy/jpnn)