Serapan Lamban, Ekonomi Stagnan

Foto : IST

Gubernur Dorong Peningkatan Kinerja Birokrasi Pemprov

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Memasuki pertengahan bulan Mei ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih dibebani pekerjan rumah (PR) cukup berat. Khususnya untuk mendorong agar serapan anggaran bersumber dari APBD maupun APBN yang masuk ke Pemprov Bengkulu terserap cepat. Pasalnya, serapan anggaran yang lamban, ini menyebabkan ekonomi tumbuh stagnan, kisaran angka 5 persen per tahun.

Dilihat dari serapan anggaran sampai bulan Mei ini, dari pagu APBD Rp 3,6 triliun, baru terealisasi Rp 555,2 miliar atau 15,24 persen. Dengan rincian realisasi belanja tidak langsung Rp 395,1 miliar dari total Rp 1,82 triliun, sementara belanja langsung terealisasi Rp 158 miliar dari total Rp 1,8 triliun.

Jika dilihat dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu progres lelang juga masih sangat rendah. Sampai bulan ini yang masuk UKPBJ untuk dilelang hanya 133 paket dengan pagu APBD Rp 490,5 miliar.

Sementara yang bersumber dari APBN hanya 6 paket dengan pagu anggaran Rp 4,026 miliar. Untuk paket yang selesai lelang sudah cukup banyak 62 paket dengan pagu anggaran Rp 181,5 miliar dan gagal lelang ada sebanyak 7 paket dengan pagu anggaran Rp 43 miliar.

Pengamat Ekonomi Universitas Bengkulu, Prof Dr Kamaludin MM membenarkan rendahnya serapan anggaran APBD dan APBN berdampak pada lambannya pergerakan ekonomi di Bengkulu.

Sebab, kegiatan perekonomi di Bengkulu itu masih banyak berpengaruh dengan anggaran pemerintah. Sementara kegiatan investasi sendiri masih banyak belum mempengaruhi pergerakan ekonomi Bengkulu. “Tentu, dengan serapan minim ini maka pergerakan ekonomi Bengkulu akan semakin lamban,” ujar Kamaludin kepada BE, kemarin (15/5).

Dijelaskannya, permasalahan lambannya serapan anggaran ini sudah terjadi dalam 3 tahun terakhir. Permasalahan yang bermunculan setiap tahun itu tidak kunjung terselesaikan oleh pemerintah, khususnya pemprov. “Artinya ini bukan masalah baru,” paparnya.

Kamaludin mengatakan, jika tiga tahun lalu lamban dikarenakan belum definitifnya jabatan Gubernur Bengkulu dan Sekda Provinsi. Maka mengawali APBD tahun 2019 ini semua jabatan tersebut sudah definitif. Harusnya realisasi anggaran juga bisa lebih cepat. “Tidak ada alasan lagi masih rendah serapan anggaran,” tambah Kamaludin.

Dari pandangannya, Kamaludin melihat, permasalahan ini terjadi sebenarnya bukan faktor kepala daerah. Tapi terjadi karena pejabat dibawahnya yang belum bisa bekerja secara cepat. “Kepala daerah harus bisa segera untuk melakukan evaluasi. Tidak hanya untuk jabatan eselon II saja, tapi juga untuk pejabat eselon III dan IV sekalipun,” tuturnya.

Jika terus dibiarkan terus menerus, maka pergerakan ekonomi akan selalu stagnan dan bahkan akan semakin parah. “Ini yang harus menjadi catatan penting. Jangan lagi permasalahan yang sudah terjadi, harus kembali terulang,” papar Kamaludin.

Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan Daerah (Bangda) Setda Provinsi Bengkulu, Taufik Adun mengatakan, pemprov saat ini tengah gencar untuk melakukan serapan anggaran. Beberapa paket anggaran yang besar tersebut, sudah banyak masuk ke proses lelang di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi. “Proses lelang masih terus berjalan,” terang Taufik.

Bahkan, lanjut Taufik untuk program fisik saat ini sudah sampai 50 paket yang telah selesai lelang. Hanya saja, masih ada yang gagal lelang sebanyak 7 paket, terdiri 6 paket di Dinas PUPR dan 1 paket lagi di Badan Pengelolahan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi.

Gagal lelang tersebut terjadi, lantaran beberapa syarat lelang tidak lengkap, sehingga harus digagalkan, untuk kembali dilelang ulang. “Proyek fisik memang didahulukan dulu untuk selesai lelang,” paparnya.  Meski demikian, dari total APBD tahun ini, tidak semua anggaran tersebut masuk lelang. Ada beberapa anggaran rutin di masing-masing OPD tidak masuk lelang. Sehingga pengelolahannya berada di setiap OPD. “Ada yang dilelang dan ada yang tidak lelang. Yang tidak lelang, rata-rata sudah berjalan,” tegas Taufik.

Dari 50 paket fisik di Dinas PUPR Provinsi sendiri, yang sudah bergerak memang masih sedikit. Untuk itu, Taufik meminta kepada OPD yang bersangkutan untuk segera melakukan tandatangan kontrak. Sehingga program yang sudah dicanangkan tersebut bisa segara direalisasikan. “Silahkan segara tenderkan. Jangan lama-lama lagi. Karena sekarang sudah masuk pertengahan bulan Mei,” paparnya.

Taufik menegaskan, proses lelang yang masih terus berjalan itu, ditargetkan pada bulan Juni mendatang akan selesai semua. Mengingat pemprov juga akan mulai membahas APBD-P untuk tahun 2019 ini. “Bulan depan itu selesai semua lelang. Kita minta untuk segera dipercepat semua,” tandas Taufik.

Gubernur Dorong Peningkatan Kinerja Birokrasi

Terpisah, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akan terus mendorong peningkatan kinerja birokrasi di daerah yang dipimpinnya. Hal ini ditegaskan Rohidin usai bertemu Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kemenpan RB, di Jakarta (15/5).

Kinerja birokrasi, lanjut Rohidin, harus berorientasi pada hasil dan target serta sasaran yang jelas. Rohidin ingin memperkuat budaya birokrasi yanh dapat memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat. “Kita harus memperbaiki secara mendasar, kita harus mempunyai kemauan yang kuat, komitmen yang kuat untuk mengevaluasi, mulai dari RPJM diturunkan sampai RENJA OPD. Agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tetap berorientasi pada hasil sesuai dengan program perioritas yang ingin dicapai,” ujar Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah.

Terkait keterbatasan anggaran, Rohidin optimis bisa teratasi dengan kolaborasi antar OPD. Hal ini sudah sering dilakukan, sekalipun masih butuh didorong dan dimaksimalkan lagi.Selain itu, Gubernur Rohidin juga menekankan, pentingnya komitmen perubahan dalam memaksimalkan kinerja birokrasi. “Untuk melakukan perubahan ini, dibutuhkan spirit dan komitmen yang kuat dari masing-masing elemen, bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan, betul-betul mencapai sebuah hasil yang secara global besarnya akan mensejahterahkan masyarakat,” tambahnya.

Menurut Rohidin, melakukan perubahan tidak bisa sendiri, dari level atas hingga bawah harus memiliki prinsip yang sama, bahwa tujuan perubahan tersebut dapat tercapai secara maksimal, jika diberbagai tingkatan sinergis dan sama-sama memiliki komitmen yang kuat melakukan pembenahan. (151)