Serapan Anggaran Dievaluasi Rutin

BENGKULU, BE – Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar rapat evaluasi penyerapan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap dua bulan sekali.  Langkah ini bertujuan untuk mengetahui penyerapan anggaran setiap bulannya agar penyerapan yang minim seperti 2013 lalu tidak terulang  lagi.
“Pak gubernur tidak mau lagi penyerapan anggaran di semua SKPD tahun ini seperti tahun 2013 lalu. Untuk mengatasinya akan digelar rapat evaluasi secara rutin sekali dua bulan,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) Provinsi Bengkulu, Drs Eko Agusrianto.
Ia menjelaskan, dengan adanya rapat evaluasi secara rutin tersebut gubernur akan mengetahui kendala atau persoalan yang dihadapi oleh masing-masing SKPD sehingga persoalan itu bisa dicarikan jalan keluarnya.
“Jika ada SKPD yang bermasalah yang mengakibatkan penyerapan angarannya rendah, akan dicarikan solusinya dalam rapat evaluasi tersebut, sehingga semua anggaran bisa terserap dan pembangunan di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lancar,” paparnya.
Sementara untuk tenaga teknis Unit Lelang Pengadaan (ULP) barang dan jasa, lanjutnya, gubernur telah membentuk petugas yang dilengkapi dengan kelompok kerjanya. Dan awal Februari 2014 ini, gubernur menargetkan ULP sudah mulai melakukan lelang terhadap program pembangunan  yang sudah diprogramkan oleh setiap SKPD.
“Tahun lalu pengerjannya diburu-buru hingga akhir tahun, akibat dari proses lelang yang cukup memakan waktu. Untuk tahun ini kita kita lakukan lelang diawal tahun sehingga pada November atau awal Desember 2014 semua program pembangunan sudah selesai,” ungkapnya.
Untuk mempermudah proses lelang tersebut, Eko juga meminta SKPD untuk berkoordinasi dengan pihak ULP. Hal ini bertujuan agar barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
Di bagian lain, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto SE mendukung rencana pemprov yang akan mengevaluasi penyerapan anggaran tersebut. Menurutnya, gubernur memang harus membuat kebijakan atau inovasi baru agar penyerapan anggaran di tahun  lebih besar.
“Bagus kalau di evaluasi terus, artinya sudah komitmen gubernur untuk mengantisipasi rendahnya penyerapan anggaran ini,” paparnya.
Selain berkoordinasi dengan ULP, ia juga berharap SKPD terkait juga berkoordinasi dengan anggota DPRD sesuai dengan mitranya masing-masing. Tujuannya, agar anggota dewan bisa melakukan pengawasan terhadap program tersebut.  “Contoh kecilnya seperti Dinas Pekerjaan Umum yang bermitra dengan Komisi III. Kami harap Dinas PU terus berkoordinasi dengan Komisi III. Jika koordinasinya berjalan, mudah-mudahan pembangunan pun berjalan  lancar,” pungkasnya. (400)