Sekprov Bengkulu Imbau Perangkat Desa Anggarkan BPJS Ketenagakerjaan

Bengkulu, Bengkulu Ekspress – Terkait audiensi dengan manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang berlangsung di ruang kerja Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Bengkulu, pada Kamis (15/3). Sekprov Bengkulu Nopian Andusti mengimbau, agar perangkat desa di kabupaten/kota menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan.

”Tadi kan mereka (BPJS Ketenagakerjaan) baru menawarkan program kerja sama untuk tenaga kerja honorer, perangkat desa dan tenaga kerja non pns yang beresiko, seperti pemadam kebakaran. Kita mendukung itu sebagai perlindungan para pekerja.

Kita minta perangkat desa menganggarkan itu (BPJS Ketenagakerjaan) pada anggaran belanja desa dari ADD (anggaran dana desa) bukan dana Desa,” kata Sekprov saat diwawancarai BE usai pertemuan dengan manajemen BPJS tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan itu program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

“Untuk tenaga kerja honorer dan tenaga kerja non PNS kita pelajari dulu. Kalau memungkinkan dimasukan kedalam anggaran belanja daerah, maka kita masukan dalam APBD. Jika tidak memungkinkan melalui APBD, maka kita carikan solusi lain, mengingat ini sangat penting untuk pekerja,” tutupnya. (HBN)