Sekolah Minta Bantuan Komputer

Doni/Bengkulu Ekspress.  Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepahiang mengecek komputer alat UNBK di SMP Negeri 1 Kepahiang
Doni/Bengkulu Ekspress.  Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kepahiang mengecek komputer alat UNBK di SMP Negeri 1 Kepahiang

KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress – Komisi I DPRD Kabupaten Kepahiang melakukan sidak pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP sederat dihari terakhir Kemarin (26/4).

Dipimpin ketua Komisi, Nurrahman Putra mengecek penyelenggaraan UNBK didua sekolah yaitu SMP Negeri 1 Kepahiang dan SMP Negeri 2 Kabawetan untuk melihat langsung kondisi pelaksanaan ujian.

Dihadapan anggota DPRD, Kepsek SMP Negeri 1 Kepahiang Drs Sapuandi MPd mengatakan tidak ada kendala berata dalam pelaksanaan UNBK 2018. Selain penundaan satu jam dihari pertama selanjutnya tak ada masalah dihadapi panitan dan peserta UNBK. Namun diperkirakan akan muncul pada pelaksanaan UNBK tahun depan, pasalnya SMP Negeri 1 Kepahiang masih sangat kekurangan komputer.

“Komputer kita yang kurang, tahun ini pelaksanaan kita meminta 10 unit ke SMPN 3 Kepahiang, 10 Unit ke SMPN 5 Kepahiang serta meminjam juga ke SMPN 1 Merigi,” tutur Sapuandi.

Dikatakannya, jika tahun depan sekolah-sekolah terkait melaksanakan UNBK juga tentunya sekolahnya akan mengalami kendala kekurangan komputer. “Kekurangan kita sekitar 50 unit komputer lagi, karena tahun ini bisa diatasan dengan cara meminjam sebab sekolah besangkutan belum melaksanakan UNBK,” sebutnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Kepsek SMP Negeri 1 Kabawetan M Syaril bila sekolahnya sama sekali belum memiliki labolatorium komputer. Sehingga 2018, sebanyak 95 orang siswanya tak dapat melaksanakan UNBK hingga tetap melaksanakan UNKP. “Di sekolah ini hanya ada 3 komputer itupun untuk staf, untuk melaksanakan UNBK sekurang-kuranganya harus memiliki 30 unit komputer,” terang Syaril.

Ketua Komisi I Nurahman didamping Edwar Samsi SIP MM dan Rica Denis SSI MSI menuturkan pihaknya menggali data dilapangan untuk mengetahui kendala yang dialami sekolah. Agar dalam penyusunan KUA PPAS 2019 dapat disampaikan hingga bisa diakomodir dalam APBD. “Selanjutnya kita akan panggil Dikbud untuk mengetahui data pastinya kebutuhan sekolah. Sehingga penganggarannya menyasar kebutuhan secara langsung,” ujarnya. (320)