Sekda: Tanpa Wagub, Kinerja Tetap Stabil

Nopian Andusti
Nopian Andusti SE MT
Sekda Provinsi

BENGKULU, BENGKULU EKSPRESS– Belum terisinya jabatan wakil gubernur (wagub) Bengkulu, tak mempengaruhi kinerja pemerintahan yang dikendalikan oleh Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti SE MT. Ia mengklaim, tidak adanya jabatan wagub, kinerja pemerintah tetap berjalan stabil.

“Walaupun tidak ada wagub, secara tugas tidak ada hambatan. Berjalan normal, normatif, lancar tidak ada kendala yang berarti,” ujar Nopian kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (9/5).

Dijelaskannya, jabatan wagub tersebut sesuai dengan UU harus diisi dengan waktu maksimal 18 bulan setelah gubernur defintif dilantik. Jika lewat dari 18 bulan tersebut, maka jabatan wagub sendiri tidak bisa dilakukan pengisian alias kosong.

Seperti diketahui, Gubernur Bengkulu sendiri dilantikan oleh presiden pada bulan Desember tahun 2018 lalu. “Kalau sudah 18 bulan, tidak usah diisi lagi. Karena waktu kerjanya juga singkat,” tambahnya.  Terkait surat yang dilayangkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu untuk mengirimkan nama calon wagub selama 15 hari oleh gubernur sendiri, Nopian mengakui surat tersebut memang sudah diterima. Kalau dari surat tersebut tidak dipenuhi oleh gubernur, maka sesuai dengan UU dikembalikan lagi dengan batas waktu pengisian jabatan wagub. “Kalau tidak dibalas, sesuai dengan aturan UU ada batas waktunya,” papar Nopian.

Meski demikian, menurut Sekda masih ada waktu untuk pengisian wagub tersebut, tinggal lagi empat partai pengusung yaitu PKB, Hanura, Nasdem dan PKPI menyerahkan nama cawagub ke gubernur. Nantinya gubernur akan menyerahkan dua nama ke DPRD Provinsi untuk dipilih salahsatunya menjadi wagub definitif. “Kita ikuti saja mekanismenya. Yang jelas ada dua yang diusulkan ke DPRD, silahkan parpol pengusung untuk mengusulkan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Provinsi Bengkulu, Harmedi Rian mengatakan, untuk jabatan wagub memang penting. Namun tetap dikembalikan dengan kebutuhaan. Ketika gubernur sanggup untuk mengemban amanah secara sendiri, maka tidak perlu ada wagub. Sehingga anggaran untuk gaji dan tunjangan wagub bisa digunakan untuk program yang sudah dicanangkan oleh Pemprov Bengkulu.  “Sebenarnya itu tergantung dari pak gubernur. Kalau pak gub siap menghendel semua, tidak perlu ada wagub. Bisa hebat APBD, bisa untuk bangun jalan yang berlobang,” ujar Harmedi.

Meski demikian, menurutnya sampai saat ini empat parpol pengusung ini belum pernah melakukan pertemuan. Termasuk kesepatan untuk mengirimkan berapa calon wagub ke gubernur.  “Kita masih menunggu petujuk dari partai lain. Apakah masing-masing parpol dua orang ataukah satu parpol satu orang. Karena sampai sekarang belum ada pertemuan,” tambahnya.

Jika nantinya kesepatan untuk mengirimkan calon wagub dari masing-masing parpol, maka PKPI akan mengirimkan dua opsi, yaitu dari kader dan diluar kader parpol. Ketika nantinya, calon yang diusung oleh PKPI tidak diterima oleh gubernur, maka PKPI tetap akan berlapang dada. “Intinya kami berharap, siapapun yang dipilih gubernur sebagai cawagub bisa membantu kinerja gubernur. Bukan menjadi lawan gubernur. Karena wagub itu ialah pembantu gubernur mendampingi sampai jabatan habis, dan ikut memastikan program gubernur berjalan dengan baik,” tegasnya.

Disisi lain, Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatakan, dari Hanura sudah menentukan satu nama sebagai cawagub yaitu Muslihan DS yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bengkulu. Bahkan saat ini, nama Muslihan DS sudah mendapatkan persetujuan dari DPP.

“Kalau dari Hanura sudah pasti Pak Muslihan, karena sudah mendapatkan persetujuan dari DPP. Tinggal koordinasi dengan parpol pengusung lainnya,” terang Usin.

Menurut Usin, jabatan wagub itu sangat penting untuk membantu kinerja pemerintah. Karena sesuai dengan UU, maka kepala daerah itu ada gubernur dan ada wakil gubernur. “Adanya wagub itu untuk memperkuat di internal dan birokrasi. Kalau ada tandem yang bagus, maka gubernur urusan keluar agar program nasional masuk Bengkulu, dan wagub mengurusi tata kelolah internal. Jadi saya kira sangat penting,” ujarnya. Jika cawagub yang diusung oleh Hanura tidak disetujui oleh gubernur, maka ditegaskan Usin, parpolnya siap mendukung siapapun yang dipilih oleh gubernur sebagai wagub.

“Hanura tetap loyal siapapun yang diusung. Kalau pak gubernur minta yang ini, tidak masalah. Yang jelas jangan sampai ada gontok-gontokan didalam kinerja pemerintahanya. Itulah nanti yang masuk dalam kesepakatan parpol pengusung,” tegasnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat, parpol pengusung akan bertemu dengan gubernur termasuk bertemu dengan parpol pengusung untuk membicarakan hal tersebut. Sehingga parpol pengusung bisa segera mengambil kebijakan untuk mengusulkan cawagub ataupun tidak mengusulkannya. “Dalam minggu ini kita akan ketemu dulu. Kita bicarakan dengan pak gubernur,” pungkas Usin. (151)