Sekda Sakit, Mutasi Ditunda

EKO/Bengkulu Ekspress
Ruang rapat Rafflesia kantor Gubernur Bengkulu inilah yang akan dijadikan tempat pelantikan pejabat, Senin sore (4/1).

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Mutasi yang direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pada Senin (4/2) sore terpaksa ditunda. Padahal ruang rapat Rafflesia kantor Gubernur sudah disiapkan sebagai tempat pelantikan pejabat yang baru.

Bahkan, meja untuk penandatanganan pakta integritas dan mikrofon sudah tersusun rapi. Biasanya ruang rapat Rafflesia itu tersusun meja besar dan kursi untuk kegiatan rapat. Batalnya pelantikan ini diduga lantaran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti SE MT sedang sakit.

“Iya mutasi, tapi yang melantiknya tidak ada,” ujar salah satu pejabat eselon II yang enggan disebutkan namanya kepada Bengkulu Ekspress, Senin (4/2).

Jadwal pelantikan pejabat eselon II dan III yang jumlahnya tidak lebih dari 50 orang itu telah ditentukan sekitar pukul 14.00 WIB. “Rencananya memang sekitar pukul 14.00 WIB,” imbuhnya. Untuk undangan pelantikan sendiri, beberapa pejabat masih enggan berkomentar jauh. Namun sebagian belum ada menerima undangan pelantikan yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawian Daerah (BKD). Informasi Bengkulu Ekspress terima, mutasi tersebut akan digelar pada hari ini (6/2).



“Kalau saya belum dapat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Ir Diah Irianti MSi membantah adanya rencana mutasi. Karena seperti biasa pelantikan pejabat itu tidak dilakukan di ruang rapat Rafflesia, tapi di Gedung Serbaguna (GSG) maupun Ruang Pola Pemprov. “Tidak ada itu, mungkin salah lihat,” ujar Diah.

Terkait batalnya mutasi karena Sekda sedang sakit, Diah juga membantah hal tersebut. Bahkan Diah berkilah, BKD tidak tahu adanya mutasi yang akan digelar tersebut. “Kami saja tidak tahu kalau ada mutasi,” elaknya. Sebelumnya, pemprov juga telah melakukan uji kompetensi sebagai bentuk evaluasi kinerja pejabat eselon II pada akhir tahun 2018 lalu. Gubernur pun telah menerima hasil evaluasi tersebut. Bahkan Gubernur juga telah mengirimkan nama-nama pejabat eselon II itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (151)