Sejumlah Kepala BKD Tolak Moratorium CPNS

JAKARTA, BE – Penolakan terhadap kebijakan moratorium penerimaan CPNS semakin bertambah. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra Endang Nur Abbas mengklaim, sejumlah rekannya sesama kepala BKD tidak bisa menerima kebijakan moratorium karena masih membutuhkan pegawai.

“Kami sudah berkoordinasi dengan sesama kepala BKD, rata-rata pada menolak moratorium CPNS. Di daerah masih banyak yang butuh pegawai baru, terutama di wilayah pemekaran,” kata Endang Nur Abbas kepada JPNN, Selasa (4/11).

Dia yakin, penolakan terhadap moratorium juga dilakukan oleh hampir seluruh daerah. Apalagi moratorium akan dilaksanakan selama lima tahun.  Dia juga menolak alasan moratorium untuk penataan pegawai.

“Kalau mau dibilang audit organisasi kan sudah dilaksanakan selama ini. Yaitu ada analisa jabatan, analisa beban kerja, analisa kebutuhan pegawai selama lima tahun, dan lain-lain,” tuturnya.

Dikatakan juga, selama ini, setidaknya sejak 2012 hingga 2014, penambahan pegawai juga sudah dilakukan secara ketat, yang didahului dengan analisa kebutuhan, termasuk analisa beban kerja. Mestinya, dengan itu tidak perlu lagi ada moratorium.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya sudah ketat, mungkin tahun depan lebih diperketat lagi untuk usulan penambahan pegawai. Jadi jangan ada moratorium lagi sampai lima tahun,” cetusnya.

Pemda Berdayakan Pegawai
Terpisah, Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi melaksanakan moratorium penerimaan CPNS mendapat dukungan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno. Dia menegaskan, kebijakan moratorium harus dilaksanakan tahun depan.

“Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk moratorium, terutama agar jumlah PNS yang menumpuk di suatu instansi dapat diredistribusi,” kata Eko yang dihubungi JPNN, Selasa (4/11).

Hanya saja ditanya apakah moratoriumnya terbatas atau tidak, Eko enggan menjawabnya. Dia hanya berkali-kali menegaskan, moratorium harus dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Beberapa tahun terakhir kan ada moratorium terbatas, namun nyatanya usulan daerah masih banyak saja. Sudah dikasih jatah sekian masih pengen nambah lagi.  Makanya kalau keran penambahan pegawai kita tutup, mau tidak mau daerah akan berpikir untuk memaksimalkan SDM yang ada. PNS profesional harus memegang lebih dari satu pekerjaan,” bebernya.

Mengenai keluhan daerah akan kekurangan SDM, menurut Eko, tidak akan menyurutkan niat pemerintah melaksanakan moratorium. Dia menyarankan daerah untuk memberdayakan PNS yang ada. Sebab, selama ini banyak PNS yang lebih banyak ngobrolnya ketimbang bekerja.

“Manfaatkan pegawai yang ada, kalau kurang pegawai dapat diredistribusi. Moratorium juga akan berdampak untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang ada,” tandasnya. (jpnn)