SD Tinggal Tujuh Mata Pelajaran

JAKARTA, BE – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menggeber rencana merevisi kurikulum. Selain wacana penyatuan mata pelajaran (mapel) IPA-IPS, kementerian yang dipimpin Mohammad Nuh itu berencana memasukkan kembali mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) untuk mengantikan pendidikan kewarganegaraan (PKn).  Rencana lainnya adalah penyederhanaan jumlah mapel di jenjang SD.
Plt Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Suyanto menuturkan, saat ini mata pelajaran di SD tidak kurang dari sebelas jenis. Jumlah itu sudah termasuk muatan lokal dan bimbingan kepribadian.

Dalam revisi kurikulum yang hasilnya mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 2013/2014
tersebut, Suyanto menyatakan, mata pelajaran di SD akan dikepras menjadi hanya sekitar tujuh mapel.

’’Perincian tujuh mapel itu nanti apa saja, itu masuk kurikulum yang baru,’’ tegasnya.

Mantan rektor UNY tersebut menuturkan, mata pelajaran di SD yang tidak boleh dihapus
adalah pendidikan agama, PKn yang nanti diubah menjadi PPKn, bahasa Indonesia, matematika, serta ilmu pengetahuan umum. ’’Ilmu pengetahuan umum itu adalah peleburan IPA serta IPS,’’ jelasnya.

Lima mata pelajaran tersebut akan ditambah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selain itu, pendidikan kesenian masih dipertahankan. ’’Jadi, sudah pas ada tujuh mata pelajaran yang dipertahankan di SD,’’ tuturnya.

Penyederhanaan mapel di jenjang SD tersebut, menurut Suyanto, menyesuaikan dengan
pola pikir anak-anak usia SD. Dia mengungkapkan, konsekuensi penyederhanaan jumlah
mapel tersebut, pembelajaran harus lebih mendalam. Khususnya mapel yang berkaitan
dengan pengembangan sikap serta karakter peserta didik.

Mengenai dimasukkannya lagi PPKn di semua jenjang pendidikan itu, Mendikbud M. Nuh
menjelaskan, pihaknya memang berupaya menonjolkan kembali pendidikan Pancasila. ’’Pendidikan Pancasila ini kami desain sebagai mata pelajaran tersendiri,’’
katanya.

Kemunculan kembali mapel PPKn itu berawal dari kurang efektifnya upaya menyisipkan
pendidikan Pancasila di setiap mata pelajaran. Nuh berharap, dengan desain sebagai satuan mapel sendiri, pembelajaran tentang Pancasila bisa lebih baik.
’’Siswa jangan hanya menghafal seluruh sila dalam Pancasila tapi tidak bisa mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari,’’ ujarnya.

Hal itu terlihat, antara lain, lewat masih banyaknya tawuran pelajar dan kejahatan-kejahatan lain yang melibatkan pelajar. Standar kompetensi pendidikan
Pancasila nanti dibuat berjenjang sesuai dengan tingkat pendidikan. Mulai pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi.
Nuh juga menuturkan, Kemendikbud saat ini menganalisis apakah jam belajar siswa mulai SD hingga SMA/sederajat masih kurang. Jadi, dia menegaskan, tidak benar jika ada pihak yang menyatakan kurikulum baru nanti memangkas jam belajar siswa.

’’Kalau memangkas atau meringkas mata pelajaran, masih mungkin,’’ ucapnya.

Upaya revisi kurikulum itu dijalankan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro
menjelaskan, kepastian peleburan mapel IPA dan IPS serta dihidupkannya lagi mapel
PPKn diharapkan bisa diputuskan Jumat mendatang (5/10).

Dihidupkannya lagi pendidikan Pancasila tersebut dilatarbelakangi inisiatif pemerintah dan DPR dalam melihat fenomena bangsa saat ini. Mereka melihat identitas karakter bangsa mulai tidak jelas.

Pengingkaran nilai-nilai Pancasila berikutnya adalah rentannya perpecahan konflik antarumat beragama di Indonesia. Padahal, sila pertama sudah mengamanatkan
bahwa Indonesia didasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Kesenjangan ekonomi yang
cukup tajam di republik ini juga dinilai tidak sejalan dengan butir sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nuh menuturkan, supaya bangsa ini tidak semakin jauh meninggalkan
Pancasila, pendidikan Pancasila mendesak untuk dihidupkan lagi.

Pendidikan Pancasila ternyata tidak cukup hanya disisipkan dalam mata pelajaran lainnya seperti matematika,
IPA, maupun IPS.

Rencana pemerintah menghidupkan kembali pendidikan Pancasila disambut baik kalangan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketua Umum PB PGRI Sulistyo menuturkan, setelah reformasi berjalan di negeri ini, nilai-nilai Pancasila
terkesan diabaikan, terutama di dunia pendidikan. ’’Sekarang ini sudah masuk siklus
pemerintah merindukan kembali falsafah Pancasila yang mulai pudar,’’ katanya. Sulistyo mengamati, setiap bangsa ini mengalami persoalan hingga masuk dalam tahap krisis, pemerintah selalu mendekat lagi kepada Pancasila.

Tapi, Sulistyo mengingatkan, rencana pemerintah menghidupkan kembali pendidikan Pancasila tersebut perlu diperkuat dengan keberadaan guru yang kreatif. Selama ini, pendidikan Pancasila terkesan sebagai mata pelajaran yang remeh karena cara
pendidik yang kurang kreatif. ’’Setiap mata pelajaran itu butuh guru kreatif. Terlebih guru pendidikan Pancasila,’’ ucap Sulistyo.

Dia menuturkan, guru pendidikan Pancasila memiliki misi untuk membuat siswa bisa menghayati dan mengamalkan nilai Pancasila yang sudah diajarkan. Tanpa adanya guru pendidikan Pancasila yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, siswa akan
sulit mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, dia meminta pemerintah memfasilitasi
pembinaan guru-guru pendidikan Pancasila. (jpnn)