Satgas Kemendes Datangi Desa Bermasalah

SATGAS - Tim Satgas DD dari Kemendes RI saat mendatangi kantor Bupati Benteng, Selasa
Bakti/Bengkulu Ekspress
Tim Satgas DD dari Kemendes mendatangi kantor Bupati Benteng, Selasa (4/9).

BENTENG, Bengkulu Ekspress – Permasalahan dana desa (DD) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) disorot Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Bahkan, Kemendes langsung menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa (DD) guna mendatangi 3 (tiga) desa yang bermasalah dalam pengelolaan DD.

Yakni, Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang serta Desa Gajah Mati, Desa Karang Tinggi dan Desa Taba Tarunjam Kecamatan Karang Tinggi.

Ketua rombongan Satgas DD , M Ma’roef Ir”Kami akan melakukan pendalaman mengapa DD tidak bisa dicairkan. Kami akan bantu carikan advokasinya serta jalan keluar yang terbaik,” kata Ma’aroef.fhany ditemui Bengkulu Ekspress, Selasa (4/9), menjelaskan, Satgas DD sengaja datang untuk mencari akar permasalahan dan membantu menyelesaikan persoalan yang telah menghambat penyaluran bantuan DD dari pemerintah pusat tersebut.

Dari hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Benteng, Ma’aroef mengatakan bahwa permasalahan penyaluran DD di beberapa desa tersebut disebabkan berbagai faktor.

Di Desa Karang Tinggi, Paku Haji dan Gajah Mati, Ma’aroef menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan informasi adanya dugaan penyimpangan anggaran DD tahun 2016 hingga mengakibatkan DD tahun berikutnya tak bisa digulirkan.

Sedangkan di Desa Taba Tarunjam tak bisa dilakukan dikarenakan terjadi permasalahan mengenai status resmi Kades yang mengakibatkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tak terselesaikan.

“Tujuan kedatangan kami adalah untuk melihat langsung fakta di lapangan. Setelah ini, mudah-mudahan dalam waktu dekat DD bisa disalurkan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, beber Ma’aroef, Satgas DD Kemendes RI selalu menerima 40 laporan dugaan penyimpangan DD setiap harinya. Terhitung sejak tahun 2015 lalu, pihaknya telah menampung sebanyak 15 ribu laporan.



“Semua laporan akan kami lakukan penilaian (skoring). Bobot tertinggi adalah jika DD tidak bisa dicairkan. Semua DD yang disalurkan akan kami kawal,” tandasnya.(135)