Saber Pungli Pantau PPDB

Terima Banyak Laporan Pungutan

BENGKULU, Bengkulu Ekspres-Banyaknya calon siswa/siswi yang belum diterima di sekolah negeri. Situasi seperti akan menjadi cela bagi oknum untuk memberikan nilai tawar jual beli bangku sekolah.
Terkait hal itu, tim saber pungli Polda Bengkulu, mengaku telah menerima banyak laporan dari masyarakat atas dugaan tindakan menyimpang saat PPDB. Maka dari itu ia mewarning pada sekolah untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan.

“Sudah banyak laporan yang masuk ke tim, sekolah harus menghindari tindakan yang mengarah pungli, ” ungkap tim saber Pungli yang juga kasubdit Sosbud Dit Intelkam Polda AKBP Puji Saputro Bowo Leksono SH SIK, kemarin (10/7).
Menurutnya, tidak berimbangnya lulusan SMP dengan SMA, kemudian kualitas SMA yang tidak merata menyebabkan sejumlah walimurid dominan memilih sekolah favorit.
Ia mencontohkan jika dirinya menyekolahkan anaknya, ia akan memilih sekolah dengan kualitas yang bagus. “Selaku ortu, saya akan cari sekolah pavorit dengan mengejar standar pendidikan lebih baik, ” katanya.
Celah inilah yang harus dijaga, dan harus diawasi, karena dari beberapa laporan yang masuk sudah ada sekolah yang bermain. Untuk itu, kami akan menurunkan tim untuk memantau dan memproses laporan yang masuk tersebut. “Jangan sampai laporan yang masuk itu, benar terjadi di sekolah, ” katanya.

Dewan Bakal Lapor ke Kemendikbud

Kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Bengkulu. Untuk memastikan persoalan yang terjadi anggota dewan ini melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa sekolah seperti di SMPN 2 dan SMPN 9 untuk mempertanyakan penyebab banyaknya siswa yang ditolak pihak sekolah.

“Tentu kita segera cari solusi. Untuk mengetahuinya kita akan mencoba meninjau ke beberapa zona di kecamatan lain, karena sistem rayon ini sangat berpengaruh dengan kepadatan penduduk,” ujar Ketua Komisi III DPRD kota, Sudisman SSos saat memimpin sidak yang didampingi anggota dewan lainnya, Rena Anggraini, Reni Haryati, Dedy Exwan, Minharsii, Sandy Bernando, Elvin Yanuar, dan Suimi Fales ini.
Menurutnya, selain kekurangan kuota, penerapan aturan PPDB sistem zonasi ini kurang sosialisasi sehingga persiapan dari pemerintah daerah tidak
bisa maksimal maka timbullah polemik. Meski secara aturan 90 persen untuk siswa yang memiliki zona terdekat, 5 persen di jalur prestasi dan 5 persen lagi untuk jalur khusus, namun semua masih tergantung dengan tingkat kepadatan penduduk di setiap kelurahan itu.

Jika semakin padat penduduk maka tak heran banyak pula yang ditolak, apalagi setiap sekolah memiliki kapasitas terbatas, dan pihak sekolah pun tidak berani menerima siswa yang melebihi kuota karena secara otomatis siswa yang bersangkutan tidak masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Namun, lanjutSudisman, banyak solusi-solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satunya dengan cara menyebrang ke zona lain. Tetapi tetap dilihat dari jarak tempuh dari tempat tinggal, meskipun mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos setidaknya masih di dalam zonasi tetangga.

“Jika di zona tetangga jumlah penduduknya tidak terlalu padat, maka disitu ada kelonggaran. Maka di zona itulah bisa kita ajukan untuk mendaftar,”
terang politisi Hanura ini.
Selain itu, jika melihat dari aturan yang dikeluarkan pihak Kementrian jumlah standar kelas yakni sebanyak 11 ruangan. Sedangkan, di Kota Bengkulu rata-rata jumlah ruangan kelas hanya mencapai 9 ruang. Sehingga, masih ada kemungkinan untuk menambahkan jumlah kelas.

“Tentu solusi itu perlu dibicarakan lagi, karena untuk menambah ruang kelas itu perlu anggaran yang tidak sedikit,” jelas Sudisman.
Pun demikian, pihaknya tetap berencana untuk menyampaikan langsung persoalan ini ke Kementrian Pendidikan sesuai jadwal yang ditentukan.
Setidaknya mendapatkan tambahan solusi yang lebih efektif atau kebijakan khusus, sehingga kekisruhan PPDB ini tidak menjadi tradisi lagi setiap
tahunnya.

Disisi lain pihaknya, juga akan mengkaji lagi alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di dalam APBD kota, sehingga bisa melihat apakah alokasi
anggaran tersebut perlu ditambah atau tidak. “Penambahan anggaran menjadi solusi terakhir yang kita lakukan, jangan sampai gara-gara kelas kurang anak kita terlantar tidak bisa sekolah,”
pungkasnya. (805/247)