Rp 13,007 Miliar Dana Sertifikasi, Ngendap Direkening Pemkot

BENGKULU, BE – Hingga saat ini dana tunjangan sertifikasi guru se-kota untuk triwulan ke- 3 tahun 2012 tak kunjung cair. Alasannya, tunjangan sebesar Rp 13,007 miliar ini tak masuk dalam APBD-Perubahan. Padahal saat ini, anggaran tunjangan ini sudah ada di Kas Pemerintah Kota Bengkulu. Sehingga cukup lama dana sertifikasi ini mengendap di rekening kas Pemkot.

“PGRI mendesak pencairan tunjangan ini. Kenapa hingga saat ini tunjangan yang sudah ada direkening tidak dicairkan,” ungkap Ketua PGRI Kota Bengkulu, Mukhtarimin SPd.

Sepengetahuan Pengurus PGRI Mentri Keuangan, sudah mentransfer tunjangan ini langsung ke rekening pemerintah kota. Sebagai calon penerima tunjangan ini, Mukhtarimin mengaku sangat menyayangkan sistem birokrasi pencairan pemerintah kota yang sangat berbelit ini. Pemkot seakan mempersulit guru, untuk menerima haknya. Padahal pemerintah pusat sudah berupaya secepat mungkin mencairkan tunjangan ini, tanpa melalui birokrasi pemerintahan yang panjang.

Sementara itu Kadispendik Kota Bengkulu, Yunirhan MPd melalui Kasubag Keuangan Sohida SE mengakui saat ini tunjangan sertifikasi tersebut belum dicairkan. Karena berkaitan dengan sistem pencairan pemerintah kota yang harus dilalui. Selain itu, tunjangan ini belum masuk dalam APBD-P. Sehingga, jalur pencairannya tidak bisa dilakukan sesegera mungkin.

“Kita berupaya secepatnya, kabar terakhir Daftar Pengguna Anggaran (DPA) sudah berada di Provinsi Bengkulu, menunggu tandatangan dari Plt Gubernur. Apabila hal itu sudah dilakukan, selanjutnya dari DPKKA melakukan pencatatan melalui SIMda dan kemudian barulah pencairan dilakukan,” paparnya.

Sohida juga mengakui dana tunjangan sertifikasi itu telah berada di rekening pemerintah kota. Saat ini hanya menunggu proses pencairannnya saja. Ditambahkan Sohida Dispendik tidak bermaksud menghambat pencairan dana sertifikasi itu. Namun karena prosedur pemcairan yang harus dilalui.  Adapun jumlah tunjangan yang akan dicairkan yaitu sebesar 13,007 miliar. Dari jumlah tersebut sudah termasuk kekurangan sertifikasi tingkat SD dan SMP tahun 2010 selama 1 bulan sebesar Rp. 21,377 juta. Dengan rincian Rp 3,775 miliar (Dikmen), Rp 536,028. juta (PAUD), dan 8,674 miliar (Dikdas). (128)