RKB Dominan dari Pemprov dan Pusat

Pelaksanaan dialog antara guru dengan Komisi I DPRD Kepahiang kemarin di SMKN 2KEPAHIANG, BE – Bantuan pembangunan Ruangan Kelas Baru (RKB) dibeberapa sekolah unggulan di Kepahiang ternyata banyak diperoleh dari Kementrian Pendidikan Nasional dan juga Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sementara bantuan RKB dari Pemkab Kepahiang sendiri sangat minim.
Hal ini terkuak saat pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) Komisi I DPRD Kepahiang, Senin (15/7) kemarin di SMK Negeri 2 Kepahiang.
Salah seorang guru SMKN 2, Amir Makhmud SPd pada dialog antara para guru dan Komisi I itu mengungkapkan, bahwa para guru terpaksa harus meluangkan banyak waktu mengajar, karena kelas dibuka pagi dan sore. “Ruang belajar di sini terbatas, kami harus mengajar pagi dan sore. Untuk itu kami meminta kepada bapak dewan di Komisi I dapat memperjuangkan penambahan ruang kelas baru,” terangnya.
Sementara mengenai hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala SMK Negeri 2, Helmi Johan MPd. Menurut Kepesek yang masuk nominasi Kepsek berprestasi tingkat nasional tahun 2013 ini, jumlah siswa tidak sebanding dengan ruang kelas yang ada. Bahkan, staf Tata Usaha (TU) tidak memiliki ruang sendiri.
“Terus terang saja, kalau jumlah ruang kelas idealnya sesuai dengan jumlah rombel (rombongan belajar). Saat ini, kami memiliki 33 rombel sementara ruang kelas hanya 24. Artinya kami masih membutuhkan 9 ruang kelas dan satu ruang TU,” ungkap Helmi.
Dikatakannya, dalam dua tahun terakhir ini saja pemerintah pusat telah mengucurkan bantuan pembangunan RKB sebanyak 8 ruang. Sementara, Pemprov melalui Dinas Pendidikan Nasional memberikan bantuan pembangunan 4 ruang kelas.
“Bantuan untuk RKB memang lebih banyak diberikan dari Kementrian pusat dan provinsi. Sementara, selama saya jadi kepala sekolah di sini, Pemkab baru memberikan bantuan pembangunan 1 RKB saja,” jelasnya
Menurutnya, selain RKB pihaknya juga membutuhkan tenaga guru, terutama guru untuk jurusan Tata Boga.
“Untuk tenaga guru produktif, kami juga kekurangan. Terutama guru Tata Boga, setidaknya kami punya 3 orang guru lagi, namun lebih idealnya punya 6 guru tambahan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kepahiang Bambang Purnomo ST yang mendengar langsung fakta dilapangan tersebut menjelaskan akan memperjuangkan pembangunan RKB sekolah di Kepahiang. Dirinya menyampaikan pihak SMK 2 sebaiknya mengajukan usulan kepada Dikpora dan ditembuskan ke Komisi I DPRD Kepahiang, karena sebagian dari anggota Komisi I juga anggota Banggar (Badan Anggaran) sehingga itu dapat lebih mudah direalisasikan.
“Selama ini kita belum banyak menerima usulan terkait pembangunan RKB ini, harapan kita dengan pelaksanaan sidak ini pihak sekolah bisa segera mengusulkan kepada kita,” tandasnya.(505)