Risiko Bencana Bengkulu Tinggi

RIO-PEMBUKAAN BULAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA (1)
BENGKULU, BE – Peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2014 di Bengkulu resmi dibuka oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr Syamsul Ma’arif MSi, di Grage Hotel Horizon pukul 09.00 WIB pagi kemarin (13/10).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah,  Wagub Bengkulu Sultan B Najamudin, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Drs H Muslim Kasin, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, dan Wagub Sulawesi Barat  Drs HM Amri Sanusi MSi, pejabat eselon I dan II dari kementerian dan lembaga, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, dan sekitar 3.500 peserta dari BPBD se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Syamsul mengungkapkan bahwa indeks risiko bencana di Provinsi Bengkulu sangat tinggi.  Karena itu menyarankan agar pemerintah Provinsi Bengkulu memasukkan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Bengkulu ini memiliki indeks atau potensi risiko bencana sangat tinggi, namun sejauh ini Pemerintah Daerah di Provinsi  Bengkulu ini juga sudah melakukan perbagai upaya untuk mengurangi risiko tersebut, seperti memberikan tanda khusus pada rumah yang terdapat lansia, wanita hamil, orang catat, sakit stroke dan orang sakit lainnya.
“Ide yang dimiliki Pemerintah Daerah di Bengkulu ini akan kita sumbangkan untuk mengintegrasikan penanggulangan risiko bencana dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini. Dan hasil peringatan PRB di Bengkulu ini juga akan kita sumbangkan untuk dunia. Kita perlu prioritas, di nasional saja PRB dan lingkungan masuk dalam prioritas ke-9 dari 11 prioritas negara. Saat ini PRB dan lingkungan sudah mendapatkan tanda hijau atas prioritasnya yang berarti sudah diwujudkan,” ungkapnya.
Diakuinya, perjalanan PRB dimulai sejak tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 lalu. Beberapa bulan setelah itu, 168 negara berkumpul di Jepang untuk merubah paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya hanya berifat responsive menjadi kesiapsiagaan. Dari pertemuan di Jepang itu pula bisa menyimpulkan bahwa bencana ternyata bisa proteksi dan minimalisirkan risikonya.
Baginya, negara yang berpotensi mengalami bencana adalah Jepang dan Indonesia,dan kedua negara tersebut tidak bisa mencapai target sebagai Millenium Development Goals (MDGs) tanpa memikirkan agenda pengurangan risiko bencana.
“Pengurangan risiko bencana adalah salah satu upaya untuk menjaga pembangunan negara yang berkelanjutan. Saat ini di dunia tengah menunggu ide besar dari Indonesia dalam hal pengurangan risiko bencana. Namun kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini diperhatikan oleh dunia,” terangnya.
Syamsul menegaskan bahwa kerja PRB bukan hanya kerja sesaat namun sebuah kerja antar generasi. Untuk itu ia mengharapkan seluruh pelaku PRB se Indonesia untuk saling membesarkan dan mendukung, jangan malah saling memotong atau terjadi pergesekan.
“Pada 2016 mendatang kalau ada MDGs atau SDGs (Sustainable Development Goals), maka semuanya lahir dari Bengkulu. Karena soal bencana dan perubahan iklum, negara manapun di dunia tidak akan mampu menghadapinya sendiri,” jelas Syamsul.
Dibagian lain, Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd dalam sambutannya berharap agar Bengkulu ke depan bisa dan mampu mengurangi risiko bencana.  Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya yang salah satunya adalah membentuk BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut terkait dengan tingginya indeks risiko bencana di Bengkulu ini.
“Saat ini pemerintah daerah juga tengah menyusun Perda PRB yang nantinya akan disahkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu. Tidaknya hanya itu,  pemerintah juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi swasta di Bengkulu seperti UMB dan Unihaz untuk mempersiapkan pengetahuan PRB bagi mahasiswa yang dibuktikan dengan adanya KKN Tanggap Bencana,” urainya.
Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan Bulan PRB sekaligus Kepala BPBD Provinsi Bengkulu, Ir Kolendri mengatakan, tujuan diadakannya kegiatan nasional itu  untuk membangun kesadaran dengan berdialog bersama untuk mengembangkan jejaring PRB antar setiap elemen pelaku PRB se Indonesia.
“Kegiatan ini untuk mensinergikan setiap sektoral agar bisa dilakukan sebagai pembelajaran oleh pelaku PRB. Ada 25 kegiatan yang kita gelar, 12 kegiuatan utama dan 13 kegiatan pendukung yang kita laksanakan di sejumlah titik,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, kegiatan tersebut didanai oleh BNPB sebesar Rp 8,2 miliar dan dari APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp 2 miliar. (400)