Rakyat dalam Cengkraman Energi Kotor

SELAMA ini Pemerintah Indonesia termasuk Bengkulu dinilai tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang barkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenaga listrikannya terhadap energi kotor batu bara.

Padahal ketergantungan terhadap batubara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang bagi kesehatan, Iingkungan hidup, dan perekonomian negara. Bahkan kerugian yang ditanggung akibat pemanfaatan energi kotor batu bara melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara mampu menghabiskan biaya kesehatan mencapai Rp 351 triliun setiap tahunnya, belum lagi kerugian ekonomi negara dan lainnya.

“Biaya ratusan triliun tersebut tidak sebanding dengan biaya pembangunan PLTU batu bara yang hanya menghabiskan anggaran mencapai sekitar Rp 4,2 triliun,” tegas Ketua Kanopi, Ali Akbar, Rabu (19/8).

Pemerintah seakan-akan tidak peduli dengan keadaan lingkungan dan masyarakat. Hanya berharap mendatangkan investasi dengan nominal yang tidak seberapa. Kemudian negara harus menanggung beban biaya lebih besar dari dampak negatif PLTU batu bara. “Bayangkan hanya demi mendapatkan energi listrik dari PLTU batu bara, negara harus menanggung banyak masalah,” ujar Ali.

Masalah tersebut tidak hanya sebatas kerugian materi, bahkan berdasarkan riset yang dipublikasi Greenpeace Indonesia menyebutkan PLTU batu bara telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Bahkan dengan rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian ini bisa meningkat menjadi 28.300 orang setiap tahun.

“Akan tetapi bahaya tersebut tidak gubris oleh pemerintah. Justru pemerintah menambah PLTU baru di wilayah Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi,” tukas Ali.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Yayasan Kelopak Bengkulu, Dedi Kurniadi berharap, Indonesia termasuk Bengkulu membutuhkan Iangkah serius untuk menghentikan penggunaan energi fosil khususnya batu bara dan beralih pada penggunaan energi terbarukan yang bersih dan ramah Iingkungan di tahun 2025. Beberapa potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia antara lain tenaga air mencapai 75.000 MWe, tenaga surya mencapai 4,80 kWh per meter persegi per hari, tenaga angin 3-6 meter per detik, kelautan 49 GWe, biomassa mencapai 49.810 MWe.

“Akan tetapi Pemerintah saat ini malah berambisi menambah 35.000 MW daya yang 60 persen masih bertumpu pada energi kotor batu bara. Dampaknya jelas, rakyat menderita akibat polusi udara, air dan tanah. Belum lagi dampak Iainnya seperti nelayan kehilangan mata pencaharian,” ungkap Dedi.

Oleh karena itu, dalam momentum pemilu 2019, Pihaknya menantang kedua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi”. Dengan tagar #Bersihkanlndonesia, pihaknya mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk mendorong mewujudkan cita-cita Indonesia Berdaulat Energi.

“Kita ingin menantang Capres dan Cawapres, apakah mereka dapat menggeser skrenario ekonomi indonesia seperti eropa dan amerika bahkan china untuk beralih dari energi kotor dan memanfaatkan energi ramah lingkungan atau bersih,” tutupnya.(999)