Puluhan Pengusaha Datangi DPRD Rejang Lebong, Keluhkan Penutupan Jembatan Air Rambai

Bengkulu
ARY/Bengkulu Ekspress Puluhan pelaku usaha di Kelurahan Air Rambai yang menyampaikan keberatan mereka atas penutupan jembatan Air Rambai kepada DPRD Rejang Lebong.

CURUP, Bengkulu Ekspress – Puluhan pelaku usaha yang ada di seputaran Jalan MH Thamrin Kelurahan Air Rambai mendatangi gedung DPRD Rejang Lebong Kamis (14/7) kemarin. Kedatangan puluhan pengusa tersebut untuk menyampaikan keluhan mereka atas penutupan jembatan Air Rambai yang saat ini tengah dalam proses pembangunan.

Kedatangan para pelaku usaha tersebut disambut langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen dan juga dihadiri oleh Kabag Ops Polres Rejang Lebong, Kompol Firdaus PN.

Kepada Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, para pelaku usaha tersebut menyampaikan keluhan mereka terkait dengan penutupan jembatan Air Rambai secara total sejak Rabu (12/7) kemarin. Karena sebelumnya jembatan darurat bisa dilalui kendaraan roda dua.

“Kami kesini untuk menyampaikan keberatan kami atas penutupan jembatan jembatan darurat yang dilakukan sejak kemarin (Rabu),” ungkap Rianto salah satu pelaku usaha.
Menurut Rianto, ia bersama sejumlah pelaku usaha lainnya yang membuka usaha di Jalan MH Thamrin mengeluhkan penutupan jembatan darurat tersebut, karena berdampak pada penurunan omzet penjualan mereka setiap harinya. Meskipun diakui oleh Rianto penurunan omzet penjualan mereka memang sudah terjadi sejak penutupan jembatan utama sejak beberapa bulan lalu.

“Saat jembatan darurat masih dibuka untuk kendaraan roda dua, pembeli kami masih adalah meskipun sedikit, karena masih ada yang melintas, namun sejak ditutup total pembeli kami benar-benar turun drastis,” terang Rianto.

Di sisi lain, menurut Rianto para pelaku usaha di kawasan tersebut, juga mengeluhkan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kontraktor terkait dengan akan adanya pembangunan jembatan yang mengharuskan penutupan jalan. Karena menurutnya sebelum dilakukan penutupan jembatan tersebut, mereka telah banyak membeli persediaan barang untuk mereka jualan. Terutama untuk menyambut puasa dan lebaran kemarin.

“Kami para pedagang kejarannya bulan puasa, lebaran dan tahun baru, jauh hari kami menyiapkan stok barang jualan kami, jika diberitahu bahwa akan dilakukan penutupan mungkin kami tidak akan membeli stok yang banyak,” keluh Rianto.

Dengan kondisi tersebut, Rianto berharap agar jembatan darurat bisa dibuka kembali. Namun bila alasan jembatan yang ada saat ini tidak layak untuk kendaraan roda dua, maka ia bersama sejumlah pedagang lainnya berharap agar kontraktor membangun jembatan yang layak untuk dilalui kendaraan roda dua.

Sementara itu Udo (37) , salah satu pedagang yang ikut melakukan hearing ke DPRD mengungkapkan, kalangan pedagang termasuk warga sekitar mendukung adanya pembangunan jembatan tersbut, hanya saja menurutnya, pihak kontraktor harus menyediakan jembatan yang layak agar akses masyarakat tidak terganggu sehingga ekonomi sekitar pembangunan juga tidak terdampak besar.

“Kami tidak menolak pembangunan jembatan, hanya saja kami minta kembali akses jembatan darurat untuk bisa dilalui oleh kendaraan roda dua,” harap Udo.

Selain itu, ia juga berharap agar proses pembangunan jembatan tersebut bisa dipercepat, sehingga perekonomian masyarakat khususnya di kawasan tersebut bisa normal kembali.

Dalam menerima keluhan dari masyarakat tersebut, Ketua Komisi III DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen mengakui untuk sementara pihaknya baru bisa menampung keluhan yang disampaikan warga tersebut. Namun menurut Mahdi secepatnya apa yang dikeluhkan warga tersebut akan dibahas bersama sejumlah pihak terkait lainnya. Terlebih lagi menurut Mahdi pihaknya tidak memiliki kewenangan penindakan karena kewenangan pengerjaan ada di Pemprov Bengkulu. Sementara itu, terkait dengan tidak adanya sosailiasi awal sebelum dibangunnya jembatan itu, ditegaskan Mahdi, proyek itu gagal perencanaan, tak heran jika saat ini masyarakat protes.

“Ini akibat kurangnya sinkronisasi Pemprov dengan masyarakat, menurut saya ini sudah gagal dalam perencanaan,” ujar politisi Golkar tersebut
Dengan adanya keluhan masyarakat tersebut, dikatakan Mahdi pihaknya juga akan memanggil pihak terkait untuk mencari solusinya, termasuk memanggil pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pelaksana. (251)