Puluhan Kades Tuntut APBD untuk Desa

TAIS, BE – Puluhan orang kepala desa se-Kabupaten Seluma mendatangi Kantor Bupati Seluma, kemarin (10/12). Puluhan kades yang tergabung dalam organisasi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) menuntut janji 10 persen APBD untuk desa direalisasikan.

Lebih dari 50 orang kades berdatangan ke kantor bupati di kompleks perkantoran pemkab Seluma di Pematang Aur Tais dari desa masing-masing. Mulanya Kades yang dikomandoi oleh Ketua FKKD Suardi tersebut berniat mendatangi Plt Bupati H Bundra Jaya SH MH pukul 10.00 WIB. Sayangnya, niat kades ketika pagi itu tak kesampaian, karena Bundra sudah punya agenda menghadiri rapat paripurna DPRD untuk mengesahkan Raperda RTRW, Raperda PBB dan Raperda Protokoler Dewan.

Tak ayal, para kades pun terpaksa nongkrong menunggu Bundra  di pelataran gedung DPRD hingga rapat usai pukul 13.30 WIB. Lantas, para kades baru dapat mendatangi Plt bupati setelah pukul 14.00 WIB.

Namun Bundra, hanya menerima sebanyak 14 orang perwakilan kades  di ruang rapat utama kantornya untuk mendengarkan aspirasi.  ”Walau kawan-kawa ini dalam keadaan sedang lapar, karena belum ada yang makan siang, kami kompak untuk memperjuangkan realisasi Otonomi Desa yang telah diatur PP 72 Tahun 2005. Otonomi desa dengan konsekwensi 10 persen APBD diberikan kepada desa itu bagi kami sudah harga mati, harus dilaksanakan mulai tahun 2013,” kata Sekretaris FKKD Munadi kepada Bundra Jaya.

Sementara itu, puluhan kades lainnya yang menunggu di luar ruang rapat memang tampak kelahan dan kelaparan. Sebagian diantaranya ada yang terlihat tertidur di lantai, di kursi dan sebagian memilih mengintip pembicaraan. Kondisi para kades di luar ruangan tersebut sejalan dengan pernyataan Munadi di daam ruang rapat tersebut.

Belum Siap
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendapatan Dan Pengolaan Keuangan Daerah (DPKAD) H Hadinatos SE MM yang diperintahkan oleh Plt Bupati Bundra Jaya menjelaskan kondisi keuangan Pemkab Seluma. Ia pun mengambarkan saat ini belum dimungkinkan diberlakukannya tuntutan kepala desa tersebut. Karena, wacana tersebut muncul oleh Ketua DPRD Seluma Drs Zaryana Rait sejak dilakukan hearing antara Ketua DPRD dengan para kades sebulan lalu. Sementara perangkat merealisasikan otonomi desa itu belum disiapkan.

”Kami sampaikan kondisi keuangan Pemkab Seluma yang sudah diberikan untuk desa sudah Rp 14 miliar.  Terdiri dari honor perangkat desa Rp 9 miliar dan dana desa Rp 6 miliar dalam setahun. Ini belum ditambah dengan dana pendamping PNPM dari APBD,” Kata Hadianto.

Dijelaskan Lagi Hadianto, jika otonomi desa yang dituntut kades itu dipaksakan untuk dilaksanakan, maka APBD hanya perlu menambah alokasi dana tersebut sebesar Rp 6 miliar lagi. Jika dibagi rata kepada 201 desa/keluarhan yang ada, maka masing-masing desa/keluarahan hanya dapat dana sekitar Rp 29 jutaan. Sementara itu, alokasi dana pendamping PNPM sendiri dipastikan sudah melampaui angka rata-rata perdesa Rp 29 juta itu.

”Memang sekarang belum dilakukan otonomi desa. Tapi, jika dilihat cermat dana APBD untuk desa itu sudah lebih dari 10 persen dana pembangunan. Dana pembagunan dari APBD yang ada sebesar Rp 200 miliar, artinya untuk desa itu sebesar Rp 20 miliar. Sedangkan yang sudah diberikan kepada desa sudah melampaui Rp 20 miliar,” terang Kabag Humas Protokol.u