Prof Kamaludin: Pemindahan Kasda Pemkot dari Bank Bengkulu Terkesan Aneh

Prof. Dr Kamaludin SE MM

BENGKULU, BE – Keputusan Pemerintah Kota Bengkulu untuk mencabut Kas daerah (kasda) dari PT Bank Bengkulu menuai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya, Rektor Universitas Dehasen Bengkulu, Prof Dr Kamaludin SE MM dalam pengamatan ekonomi-nya mengatakan kebijakan pemkot ini terkesan aneh, karena belum ada alasan logis yang membenarkan pemkot mengundurkan diri dalam partisipasi kemajuan Bank daerah tersebut.
” Seharusnya pemegang saham punya kewajiban untuk mengembangkan Bank Bengkulu. Maka saya agak aneh juga kok bisa begitu,” ujar Prof Kamaludin SE, ME, kepada BE, Rabu (6/1).
Ia menjelaskan, seperti diketahui bersama saat ini Bank Bengkulu sangat membutuhkan modal besar untuk meningkatkan sekaligus mempertahankan status Bank Bengkulu sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka untuk pemenuhan ini dibutuhkan dukungan/support dari seluruh pemegang saham dan meningkatkan transaksi salah satunya melalui pengelolaan kasda dari kabupaten/kota.
Dan kasda milik Pemkot tersebut nilainya cukup besar dan jika dipindahkan ke Bank lain maka bisa memberikan pengaruh buruk terhadap Bank Bengkulu tersebut.
” Saya sering lihat Pak Wakil Walikota hadir dalam rapat-rapat di Bank Bengkulu. Artinya mereka tahu Bank Bengkulu sedang kesulitan pendanaan, malah ditinggal pula. Saya gak ngerti juga apa yang terjadi,” ungkapnya.
Menurut prof Kamaludin, hal ini harus menjadi perhatian bersama dan melibatkan berbagai pihak untuk turut mengawasi persoalan pemindahan kasda yabg terkesan mendadak tersebut.
Ia juga tidak bisa mengomentari apakah ada unsur politik atau unsur sakit hati dalam sesuatu hal yang menyebabkan visi dan misi pemkot tidak lagi sama seperti pemegang saham lainnya.
Jika pemindahan kasda ini benar-bemar dilakukan maka sangat disayangkan karena didaerah manapun, pemerintah daerahnya pasti berperan aktif dalam memajukan Bank daerah masing-masing. “Saya pikir antar pemegang saham itu ada sarana untuk rapat internal dan sarana lainnya, itukan bisa dilakukan.
Apa yang terjadi harusnya bisa dibicarakan baik secara internal direksi Bank Bengkulu atau pemegang saham lainnya,” sampainya.
Disisi lain, jika alasan Pemkot mengalihkan kasda karena ingin mengelolah berbasis syariah maka menurut Prof Kamaludin pada dasarnya sistem Syariah dan konvensional hampir sama saja yang membedakan hanya kemasan. Dan jika Pemkot bersikeras ingin berbasis syariah maka bisa dilakukan di Bank Bengkulu, namun hal ini memang tidak bisa diwujudkan secara instan karena harus melalui persetujuan dan pertimbangan pemegang saham lainnya. “Yang saya tahu Bank Bengkulu juga mau berbasis syariah sesuai saran Pemda kota, tapi yang nama perubahan itu ada proses dan tidak bisa secara instan,” pungkas Prof Kamaludin. (805)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.*