Forgot Password

PRESIDEN JOKOWI

JANJI RAMPUNGKAN

PROGRAM STRATEGIS

Bandara, KEK, Tol dan Jalur Kereta

BENGKULU, BE – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah datang ke Provinsi Bengkulu. Berbagai program strategis yang akan mendorong ekonomi Bengkulu, dijanjikan akan dipercepat.
Pertama terkait pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menjadi bandara bertaraf internasional. Presiden berkomitmen pengalihaan bandara yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) akan dipercepat pelepasan pengelolanya ke PT Angkasa Pura II.

“Bengkulu yang segera kita realisasikan airport. Dari UPT langsung ambil alih serahkan ke PT Angkasa Pura II,” ujar Presiden dalam kunjungannya di wilayah penataan Kampung Nelayan Sumbar Jaya, Kota Bengkulu, kemarin (15/2).

Dijelaskannya, pengalihaan statas pengelolaan bandara ini nantinya akan sangat berdapak besar pada pertumbuhaan ekonomi di Bengkulu. Karena nantinya, bandara tersebut akan menjadi bandara bertaraf internasional.
Sehingga pemberangkatan haji, bisa langsung dari Bengkulu.

“Biar ada ekspansi, biar dikelola lebih profesional lagi. Ekonomi bisa lebih baik, goalnya kesana,” ungkapnya.

Bahkan, presiden berjanji, pengalihaan pengelolahaan itu sudah bisa dirampungkan pada bulan Maret mendatang.

“Airport, Maret sudah selesai,” tegas Jokowi.

Untuk program strategis nasional (PSN) satu-satunya di Bengkulu yaitu pembangunan jalan tol Bengkulu-Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Presiden yang didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mochamad Basuki Hadimuljono berjanji, bulan depan, proses pembebasan lahan sudah bisa dimulai.

Sehingga permasalahan belum dikeluarkan surat penugasan kepada PT Hutama Karya untuk membangun jalan tol ruas Bengkulu-Lubuk Linggau sepanjang 95 Km oleh Menteri PUPR bisa cepat diselesaikan.

“Untuk jalan tol, bulan depan sudah dimulai pembebasan lahannya,” ungkapnya.

Kemudian terkiat pembanguna rel kereta api yang terintegritasi dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Pelabuhaan Pulau Baai Bengkulu, juga bisa dilakukan percepatan. Sehingga, produk unggulan daerah, seperti batu bara, CPO, karet, jagung dan lainnya itu bisa diekspor langsung melalui pelabuhaan Pulau Baai Bengkulu.

Rencananya, untuk rel kereta api itu akan dimulai pembangunanya dari Pelabuhaan Pulau Baai Bengkulu ke Kota Padang Kebupaten Rejang Lebong. Rel kereta api dengan panjang 168,2 kilometer itu, akan dilalui kereta api yang panjang mencapai1,5 kilometer.

Dilengkapi dengan gerbong barang cair, gerbong penumpang serta gerbong batu bara dengan total gerbong sebanyak 90 unit gerbong. Jalur nya akan melalui 4 kabupaten, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Kepahiang dan Rejang Lebong dengan luas rel kereta api 1.067 meter. Termasuk jembatan yang akan dibangun ada sebanyak 6 jembatan dengan ditompang satu trowongan panjang 973 meter di kawasan hutan Kebupaten Kepahiang.

“KEK yang disambungkan ke rel kereta api bisa dipercepat. Tapi tetap membutuhkan waktu,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah mengatakan, percepatan pembangunan program strategis itu memang penting untuk dilakukan. Sebab, dampaknya akan sangat besar untuk mendorong perekonomian Indonesia dari bagian Sumatera, khususnya Provinsi Bengkulu. Sebab, posisi letak geografis Bengkulu di wilayah barat Pulau Sumatera, menjadi posisi strategis Bengkulu penggerak ekonomi Sumatera. Sebab, posisi Bengkulu ini berada tepat di mulut samudera.

Jalur tol laut Sumatera telah terhubung ke Pelabuhaan Pulau Baai Bengkulu. Sehingga mampu mendorong konektifitas logistik dalam menggerakan ekonomi Pulau Sumatera secara keseluruhan.

“Program strategis yang perlu didorong oleh pemerintah pusat,” tutup Rohidin. (151/D-Kominfoprov)

Gubernur Optimis

Jalan Tol Terealisasi

BENGKULU, BE – Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah MMA masih sangat optimis rencana pembangunan jalan tol Bengkulu ke Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bisa direaliasikan. Optimis tersebut, dengan masih berjalannya proses tahapan analisis dampak lingkungan (amdal) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu.

“Sekarang ini masih tahap pembahasan amdal. Jadi kita tunggu tahapan itu selesai,” terang Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah kepada Bengkulu Ekspress.

Dikatakannya, proses pembahasan amdal ini memang tidak bisa dikerjakan secara cepat. Membutuhkan tahapan matang, agar amdal yang dikeluarkan itu nantinya tidak menyalahi aturan. Termasuk tidak adanya dampak yang terjadi akibat pembangunan jalan tol.

Baik itu dampak langsung kepada masyarakat, maupun dampak ekosistem. Mengingat jalan tol tersebut nantinya akan melalui hutan lindung yang ada di empat wilayah. Yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.

“Ada beberapa tahapan yang memang tidak bisa dikejar cepat. Butuh proses yang panjang,” ungkapnya.

Selain amdal yang akan diselesaikan, tahapan selanjutnya terkait izin lingkungan. Lalu ada kelayakaan tenis pembangunan jalan tol yang akan dikerjakan oleh pemerkasa dari program strategis nasional (PSN) tersebut. “Ini yang perlu tahapan diselesaikan,” papar Rohidin.

Disamping itu, adanya juga proses pembebasan lahan kepada masyarakat. Proses pembahasan ini juga membutuhkan waktu yang tidak bisa ditentukan. Semua unsur harus bisa dilibatkan, termasuk peran 4 pemda kabupaten/kota. Sehingga masyarakat benar-benar bisa memberikan lahan untuk pembangunan jalan tol.

“Pembebasan lahan juga harus dilakukan. Kita berharap tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.

Menurut Rohidin, pembangunan jalan tol trans Sumatera di Bengkulu itu dengan panjang 95 kilometer. Hadirnya tol ini tentunya akan memberikan dampak negatif kepada Bengkulu dalam percepatan pembangunan dan roda ekonomi. Sebab, Provinsi Bengkulu sendiri memiliki potensi besar yang patut dikembangkan.

Jika bisa dikembangkan dengan baik dengan dukungan dari pemerintah pusat melalui infrastruktur, maka Bengkulu akan memberikan kontribusi besar untuk menggerakkan ekonomi Indonesia dari bagian barat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan untuk mempercepat rencana pembangunan jalan tol tersebut, Gubernur juga telah menghadap presiden.

“Kita yakin, Bengkulu akan memberikan kontribusi besar untuk menggerakan roda ekonomi Indonesia,” pungkas Rohidin.

Sementara itu, PT Hutama Karya atau HK mulai menggarap pengerjaan jalan tol yang menghubungkan Palembang ke Bengkulu dengan panjang 330 Km pada tahun 2019 ini. Bahkan, khusus dalam pengerjaan di sekitar ruas Tol Lubuk Linggau-Bengkulu, HK berencana membuat terowongan di Bukit Barisan.

“Untuk pembuatan terowongan itu ada 2 pilihan panjang terowongan, yang pertama sepanjang 6,675 Km dan terpendek sekitar 5,425 Km,” ucap Manager Proyek Divisi Tol PT HK, Hasan Turcahyo, dikutip dari detik Sumsel.

Meski belum diputuskan berapa panjang terowongan dan penetapan lokasinya, ia mengatakan, teknik yang digunakan untuk pembuatan terowongan ini dengan metode/teknik pemboran sama seperti pembuatan terowongan di Pulau Jawa. Dia menjelaskan, sejauh ini pun pihaknya sudah mempelajari topografi Bukit Barisan dan menilai jika pembuatan terowongan dapat dilakukan. Bukan hanya soal terowongan, pihaknya juga sudah mempertimbangkan pengembangan tata ruang.

Di mana, katanya, sejumlah pihak terkait dalam proyek pengerjaan Tol Palembang-Bengkulu juga telah dilakukan koordinasi, mengingat pembangunan proyek ini akan melintasi kawasan hutan, perkebunan hingga melewati jalur pipa gas.

“Selain Kepala Daerah, kami juga koordinasi dengan Pertamina EP II terutama untuk di kawasan Prabumulih,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Tol Palembang ke Bengkulu akan dihubungkan oleh ruas Tol Palindra sepanjang 22 Km (sudah selesai), Indralaya-Muaraenim (88 Km), Muaraenim-Lubuk Linggau (125 Km) dan Lubuk Linggau-Bengkulu (95 Km).(151/D-kominfoprov)

Jokowi Bagi-bagi

Sertifikat Wakaf

BENGKULU,BE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baitul Izzah, Bengkulu. Usai salat Jumat, Jokowi membagikan sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan di Bengkulu.

Jokowi tiba di Masjid Baitul Izzah, di pusat kota Begkulu, Jumat (15/2/2019) pukul 12.15 WIB. Jokowi yang terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang dan peci warna hitam itu langsung masuk ke barisan depan dan melakukan salat sunnah. Tak lama, azan salat Jumat pun berkumandang.

Tampak Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin turut mendampingi Jokowi. Dalam khutbah salat Jumat tersebut, khatib menyinggung soal agama Islam yang mencerahkan dan menjdi rahmat bagi semesta alam.

“Islam memberikan cahaya atau nur atau tanwir dalam arti mencerahkan. Maka Islam adalah agama yang mencerahkan,” kata khatib.

“Islam mendorong bagaimana kita menggunakan akal pikiran utk bekerja dengan sungguh-sungguh,” imbuh khatib.

Jokowi dan ratusan warga Bengkulu tampak khidmat menyimak khutbah.
Usai salat Jumat, Jokowi melakukan penyerahan sertifikat tanah wakaf untuk rumah ibadah di Bengkulu. Ada 12 perwakilan masjid yang menerima sertifikat langsung dari Jokowi.

Jokowi menjelaskan alasannya mempercepat penerbitan dan penyerahan sertifikat wakaf untuk masjid dan rumah ibadah lainnya. Ini karena setiap dia berkunjung ke daerah, selalu mendapat aduan soal sengketa lahan, termasuk lahan wakaf untuk masjid.

“Di Jakarta ada contoh. Ada masjid, tanahnya dulu nggak ada masalah, begitu harga tanah naik, barulah ahli waris utak-atik lagi. Sehingga saya perintahkan ke Menteri ATR agar segera diselesaikan baik masjid, sekolah, madrasah, segera rampungkan sertifikatnya agar nanti tidak ada masalah,” kata Jokowi.

“Semoga dengan pemberian sertifikat wakaf ini status hukum atas tanah menjadi jelas dan tidak ada masalah di kemudian hari,” imbuh Jokowi.

Presiden Jokowi salat Jumat dan membagikan sertifikat wakaf di Masjid Baitul Izzah Bengkulu. Usai penyerahan, Jokowi beranjak meninggalkan masjid. Namun, sambil berjalan Jokowi menyalami warga yang berkumpul di dalam dan di luar masjid. Banyak juga yang meminta foto bersama Jokowi. (151/D-Kominfoprov)

JOKOWI TINJAU

KAMPUNG NELAYAN

BENGKULU,BE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penataan kawasan permukiman nelayan tepi air di Bengkulu. Dalam peninjauan ini, Jokowi ditemani Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Jokowi menyambangi permukiman nelayan tepi air di Kampung Sumber Jaya, Bengkulu, Jumat (15/2/2019). Begitu keluar dari mobil, Jokowi berjalan menuju rumah yang sedang dalam tahapan renovasi.

“Paling enggak kita ada ‘prototype’ dari penataan kampung nelayan, kalau sudah benar dikoreksi betul baru seluruh kampung nelayan digarap seperti ini,” katanya.

Jokowi melihat kampung tersebut belum sepenuhnya rampung dibangun atau baru di bawah 20 persen rampung. Dari mulai sertifikat, fasilitas, hingga bangunan rumah belum terbangun sempurna namun sudah mulai tampak tertata rapi.

“Kurang lebih hasilnya akan seperti ini (lebih tertata rapi),” katanya.

Kampung-kampung serupa kata dia, akan dikembangkan di wilayah lain seperti di Tegal, Jawa Tengah dan Pontianak, Kalimantan Barat. Kampung Sumber Jaya, Kota Bengkulu, dibangun di lahan seluas 12 hektare menampung 800 kepala keluarga (KK).

YouTube video

Anggaran digelontorkan melalui Kementerian PUPR senilai Rp50,7 miliar dengan kontraktor PT Tirta Restu Ayunda. Pekerjaan fisik terbagi menjadi tiga zona yakni Zona A, Zona B, dan Zona C.
Di zona-zona tersebut dikembangkan di antaranya ruang terbuka tepi air (dermaga/plaza), jalan penghubung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penerangan jalan lingkungan, taman komunal tepi air, serta pengendali dan pengaman sungai.

Pengerjaan kampung itu sudah dimulai pada 2016 untuk pengerjaan fisik tahap I di Zona A. Pada 2017 hingga 2019 pengerjaan fisik diperluas untuk Zona B dan Zona C. Penataan kawasan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan prinsip peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan tidak mengubah pola permukiman yang ada untuk membatasi/mengendalikan perkembangan kawasan tersebut.

Selain itu prioritas penyediaan sarana prasarana infrastruktur
bersifat fleksibel terhadap peruntukan fungsi lahan dengan tidak menyentuh bangunan hunian. Reorientasi kampung menghadap sungai dalam rangka menjaga kawasan dengan penataan pola aksesilibitas kawasan. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai wadah aktivitas sosial dan penunjang ekonomi warga. (D-Kominfoprov)