PPK Diminta Kembalikan Tornas


Foto : Ketua KPU Benteng, Drs Brotoseno

BENTENG, Bengkulu Ekspress – Masa jabatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019 akan berahir dalam waktu dekat.  Sebab itulah, seluruh PPK diminta untuk mempersiapkan seluruh motor dinas (tornas) yang dipinjampakaikan selama ini. Tornas tersebut harus dikembalikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak yang diberi pinjaman oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Benteng.

“Masa jabatan PPK periode Pemilu 2019 akan berakhir pada akhir bulan Juni 2019 ini. Sebab itu, seluruh motor dinas harus dikembalikan,” jelas Ketua KPU Kabupaten Benteng, Drs Brotoseno, kemarin (17/6).

Dijelaskan Brotoseno, masing-masing Sekretariat PPK di 10 kecamatan se-Kabupaten Benteng mendapat jatah motor dinas sebanyak 1 (satu) unit. Motor dinas diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemda Benteng untuk membantu penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas.

“Fasilitas motor dinas selama ini dipegang oleh Ketua PPK. Tujuannya, untuk mempermudah komunikasi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PPK selaku perpanjangtanganan KPU untuk mensukseskan pemilu,” beber Brotoseno.



Setelah dikembalikan oleh PPK nantinya, semua kendaraan berplat merah jenis Honda Revo tersebut akan dikandangkan sementara waktu di gudang milik KPU Kabupaten Benteng.”Motor dinas tak akan kita kembalikan ke Pemda Benteng. Mengingat, pada akhir tahun ini tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) sudah dimulai. Dengan demikian, tornas yang dikembalikan akan kembali disalurkan kepada anggota PPK baru,” jelas Brotoseno.

Meskipun belum mendapatkan petunjuk teknis (juknis) mengenai tahapan Pilgub, Brotoseno mengatakan bahwa seleksi PPK diprediksi akan dilaksanakan pada bulan Agustus atau September 2019 mendatang.Jika sebelumnya hanya terdapat 10 kecamatan, kali ini ada penambahan PPK Semidang Lagan.

“Jika sebelumnya KPU merekrut 50 orang anggota PPK yang disebar merata ke 10 kecamatan, tahun 2019 ini PPK yang direkrut berjumlah 55 orang. Setiap kecamatan membutuhkan 5 orang anggota PPK,” demikian Brotoseno.(135)