PNPM-MP Tekan Angka Kemiskinan

PNPM

BENGKULU, BE – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Provinsi Bengkulu, menggelar  lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Bengkulu.  Lokakarya ini mengambil tema “Kita Tingkatkan Kerjasama untuk Keberlanjutan Program dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.”
Kegiatan dibuka Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah.
Dalam sambutanya, gubernur menuturkan, PNPM-MP yang awalnya distop, akan dilanjutkan kembali pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan PNPM-MP merupakan salah satu program yang digalakkan untuk  penanggulangan kemiskinan,  walau efektivitas program ini belum maksimal.
”Pada tahun 2014 sebagai tahun pembelajaran alih kelola program, sehingga diharapkan pada tahun 2015  dan tahun berikutnya pemerintah daerah menerima program PNPM-MP.  Sehingga bisa melanjutkan program yang berbasis pemberdayaan nyata, menjawab kebutuhan riil masyarakat miskin secara bertahap dan disesuaikan  dengan pengelolaan APBD masing-masing kabupaten/kota,” tukasnya.
Masih menurut Junaidi, kemiskinan masih menjadi masalah penting bagi bangsa Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu. Bahkan sudah banyak program yang dijalankan untuk penanggulangan kemiskinan itu. Hanya saja  efektivitas program ini selalu belum optimal karena masih kurangnya koordinasi, sinergisitas dan kolaburasi antar program.  “Melalui kegiatan ini diharapkan kita mampu mengkonsolidasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu serta dapat menyusun rencana aksi ke depan terkait usaha  penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
Sementara itu, Ketua Oversight Consultant (OC2) Provinsi Bengkulu, Harmudya, pada realeasenya dituliskan lokakarya review  PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Bengkulu ditujukan untuk penyusunan strategi percepatan usaha penanggulangan kemiskinan oleh semua pihak, baik pemerintah daerah yang didukung semua SKPD  dan masyarakat yang merupakan objek, sekaligus subjek  atau pelaku dari semua usaha yang ada.
Hal yang sama diungkapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Wilayah I Kementerian PU RI,  Suksesno.   Menurutnya, percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan  sejalan dengan program nasional, angka kemiskinan ini diharapkan turun menjadi 6-7 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 angka kemiskinan turun menjadi 4-5 persen. (247)