PNPM Konsentrasi Daerah Transmigrasi

BENGKULU, BE – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun depan akan dikonsentrasikan masuk daerah transmigrasi. Hal tersebut sebagai upaya agar pengembangan pembangunan daerah transmigran lebih cepat. Ini diungkapkan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Bengkulu, Drs Z Arifin Kadar.   “Selama ini daerah transmigrasi memang belum masuk prorgam PNPM. Tahun 2013 diprogramkan sudah masuk,” ujarnya.

Ia mengatakan PNPM Bengkulu akan melaksanakan pengembangan masyarakat, pariwisata, infrastruktur dan perekonomian. “Jika salah satu program diterapkan maka dirasa akan cepat daerah transmigran berkembang,” katanya.

Ditambahkan, Ditjen Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Rosari Tias Wardani, bahwa program transmigrasi dibina oleh pemerintah pusat pada lima tahun pertama. “Selanjutnya diserahkan pada pemerintah daerah masing-masing,” ujarnya.

Ia mengatakan Kementerian Transmigrasi telah melakukan MoU dengan 12 kementerian terkait seperti Pertanian, Pekerjaan Umum, Pemuda Olahraga serta Koperasi dan UKM. Kerjasama tersebut agar program kementerian membangun daerah transmigran dapat dilakukan setiap tahun. “Pemerintah daerah diharapkan agar dapat mengusulkan proposal pembangunan di daerah transmigran pada kementerian terkait, agar pada tahun yang akan datang dapat langsug dikerjakan,” terangnya.

Menurutnya, agar proposal pengajuan kegiatan pembangunan dapat disetujui pihak kementerian, Rosari mengingatkan bahwa lahan yang akan dijadikan daerah transmigran sudah tidak bermasalah lagi secara hukum. Kondisi memprihatikan seperti kekurangan fasilitas umum masih sangat terbatas.  “Seperti di bidang kesehatan, keberadaan Pustu belum terbangun dan petugas yang belum aktif bekerja, serta persediaan obat-obatan yang masih terbatas,” katanya.

Selain itu kondisi jalan poros maupun jalan lingkungan rusak berat, beberapa titik gorong-gorong belum dibangun serta bangunan fasilitas umum belum ada seperti balai desa, rumah petugas dan Pustu. “Kondisi seperti ini hampir semua terjadi di daerah transmigran, dinas transmigrasi jika mengandalkan pemerintah daerah setempat tentu tidak akan sanggupuntuk menanggulanginya sehingga diperlukan upaya mencari dana dari pusat,” ujarnya. (100)